Rakyat Aceh

Harianrakyataceh.com – Tokoh Pemuda Kota Lhokseumawe, Teuku Fazil Mutasar MAP, menyesalkan tidak masuknya Qanun Bank Lhokseumawe Syariah dalam Prolekda untuk dibahas DPRK Lhokseumawe tahun 2021. Padahal dengan masuknya Qanun tersebut di Prolekda, menurutnya, dapat melahirkan Bank Lhokseumawe Syariah miliki Pemerintah Kota (Pemko).

“Jadi dengan lahirnya Bank Lhokseumawe Syariah kita dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat kecil & menengah melalui program bantuan modal usaha kepada petani, nelayan, pedagang kecil/menengah & pelaku UMKM (Industri Rumahan) sehingga masyarakat tidak perlu lagi meminjam uang kepada rentenir,” ungkapnya.

Teuku Fazil Mutasar menyebutkan, jika Lhokseumawe sudah memiliki bank sendiri akan lebih leluasa dalam membuat mekanisme sendiri, tanpa harus terikat dengan mekanisme bank milik BUMN yang bunganya sangat mencekik rakyat. Sehingga tujuan agar mendongkrak ekonomi rakyat kecil tercapai.

“Kita telah mengetahui bahwa Pemerintah memberikan modal usaha dalam bentuk uang sekarang sudah dilarang, tetapi kalau dengan Perbankan itu bisa. Apalagi kalau perbankannya milik Pemerintah sendiri pasti lebih efisien lagi dengan memangkas birokrasi yang ada,” kata Teuku Fazil Mutasar, kemarin.

Selain itu, lanjut dia, kehadiran Bank Lhokseumawe Syariah kini sangat dibutuhkan dan semua yang berhubungan antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan perbankan bisa dialihkan ke Bank milik Lhokseumawe sendiri.

“Beberapa prosedur telah dilalui seperti tahap awal yaitu Dengar Pendapat Rancangan Qanun tersebut, pihak Pemkot juga meminta Saran atau Pedapat dari instansi OJK Aceh & Bank Indonesia (BI) Lhokseumawe. Kedua Lembaga Keuangan itu memberi rekomendasi positif terhadap Rancangan Qanun tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut, sejauh ini dirinya tidak tau kenapa Qanun Bank Lhokseumawe Syariah tidak masuk dalam Prolekda untuk dibahas. Apakah DPRK Lhokseumawe tidak sepakat untuk memajukan perekonomian atau ada faktor lain.

“Seharusnya, Rancangan Qanun tersebut di masukkan dulu ke Prolekda sehingga ada ruang untuk berdialektika apa manfaat dan kerugian jika Qanun tersebut di sahkan,” pintanya. (arm/icm)