Kejari Lhokseumawe Surati BPK Perwakilan Aceh, Audit Proyek Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa

Kajari Lhokseumawe, Dr. Mukhlis, S.H., M.H.,

Harianrakyataceh.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, terkait kasus proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa yang sedang dilakukan penyelidikan.

“Ya kita meminta tim BPK Perwakilan Aceh segera turun ke lapangan untuk melihat kondisi riil, apa sebenarnya yang terjadi terhadap proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa,” kata Kajari Dr. Mukhlis, S.H., M.H., didampingi Kasi Intelijen Miftahuddin, S.H., ditemui di Kantin Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, kepada awak media pada Rabu (27/1) siang.

Kajari Ia mengatakan, berdasarkan informasi dilapangan pada tahun lalu, tim BPK sudah pernah melakukan audit secara umum terhadap pelaksanaan proyek itu yang dananya bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Makanya BPK harus turun kembali untuk mengaudit secara khusus, saya tidak mau audit umum. Jika diaudit apa kita mau tau apa kesimpulannya,” kata Dr Mukhlis.

Sebutnya, Kamis besok (hari ini,red) Kasi Pidsus (Pidana Khusus) akan menjadi tim untuk bertemu langsung dengan BPK di Banda Aceh. Tujuannya, untuk berkoordinasi apakah tim BPK akan segera turun ke Lhokseumawe.

Selain itu, lanjut dia, terkait penanganan kasus proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa sumber dana Otsus tahun 2020, pihaknya sudah menggelar pra-ekspose hasil penyelidikan sementara.

“Hasilnya, secara hukum kita temukan pelanggaran, apakah mengarang kepada tindak pidana korupsi atau ada pelanggaran lain, sekarang tim penyidik kejaksaan masih terus mendalami dengan mengumpulkan data yang lebih akurat lagi. Termasuk memeriksa semua pihak yang terlibat atau terkait,” tuturnya.

Menurutnya, pemeriksaan itu bertujuan untuk mendapatkan data akurat dari pihak-pihak yang belum diperoleh keterangan. Dimana, saat ini ada terjadi pertentangan terkait keterangan antara satu pihak dengan pihak lain ketika dilakukan pemeriksaan.

Namun, sambung dia, langkah lanjutan yang akan dilakukan yakni memintai keterangan kepada pihak Kas Daerah. Karena dalam proses penanganan kasus itu, tiba-tiba pihak rekanan pelaksana proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa tahun anggaran 2020, sudah mengembalikan dana proyek ke Kas Daerah Pemko Lhokseumawe. “Jadi kita perlu telusuri dalam rangka apa pengembalian dana proyek itu,” cetusnya.

Untuk itu, ia berharap semua pihak agar tidak meragukan kerja tim Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam mengungkap kasus proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa tahun anggaran 2020.

“Saya jamin 100 persen ya dan bukan 99 koma, lebih 100 persen tidak akan ada permainan di sini. Jika menurut aturannya harus terus, ya terus. Tapi kalau menurut aturan ini selesai di sini, kita selesaikan. Media jangan cemas, kawan-kawan mahasiswa jangan cemas, pemerhati tindak pidana korupsi juga jangan cemas, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan itu jangan cemas. Karena apapun kebijakan akan terus kita koordinasikan dengan Kejaksaan Tinggi,” jelasnya.

Lebih jauh, Mukhlis menambahkan, secara teknis pekerjaan proyek dalam penanganan kasus itu pihaknya juga akan meminta keterangan ahli. “Kita akan tanyakan, kalau ada kelebihan pekerjaan, apa alasannya? Apakah pekerjaan itu diizinkan mereka sebelumnya sehingga perlu ditagih tahun 2020? Nah, kita akan konfirmasi juga ke BPK, boleh enggak pekerjaan yang dikerjakan pada tahun sebelumnya itu ditagih tahun sekarang?”ungkap Mukhlis kepada awak media.

Namun, terkait banyak pihak yang menduga proyek itu fiktif, kata Mukhlis, pihaknya akan buktikan nantinya, apakah memang fiktif, terjadi pelanggaran mendahului kontrak, mendahului tender atau lainnya sebagainya. (arm/min)