Duga Ada Permainan, Pemilik Lahan dan Bangunan Tolak Harga

IKHSAN/RAKYAT ACEHAparat kepolisian mengawasi alat berat yang merobohkan bangunan yang terkena pembangunan jembatan Pante Raja, Jumat (29/1).

Harianrakyataceh.com – Bangunan toko di lokasi pembangunan jembatan dublikat, Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, mulai dibongkar kontraktor atas perintah Balai Jalan dan Jambatan I Aceh, Kementerian PUPR, Jumat (29/1).

Namun, dua pemilik lahan dan bangunan masih bersikukuh dengan harga yang ditetapkan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP).

Dua pemilik lahan dan bangunan toko yang masih menolak atau tak mau menerima dengan harga yang telah ditetapkan tersebut adalah H Kurmi A Manaf dan Salbiah.

H Kurmi A Manaf, terkena lahan yang harus dilepaskan pada proyek pembangunan jembatan kembar di Pidie Jaya sebanyak lima bidang berikut empat unit pintu toko diatasnya. Sedangkan Salbiah satu bidang tanah berikut satu unit bangunan toko.

Nilai keseluruh harga pembebasan lahan dan ganti rugi bangunan toko milik H Kurmi A Manaf telah dititipkan di Pengadilan Negeri (Meureudu). Sementara milik Salbiah belum dititipkan di pengadilan, sehingga bangunan toko milik Salbiah tidak jadi dibongkar kemarin.

Istri dari H Kurmi A Manaf, Jumiati, saat bangunan toko miliknya dan tempat keluarga berusaha tersebut mengungkapkan alasan masih bersikukuh tak mau menerima harga yang ditetapkan. Menurut dia, ada beberapa alasan yang menjadi dasar hingga saat ini dia dan suami masih tidak mau menerima nilai ganti rugi yang telah ditetapkan meskipun telah dititipkan ke PN Pidie Jaya.

Kata Jumiati, alasan pertama dia menolak harga yang diputuskan itu secara sepihak. Karena KJPP menurutnya tidak pernah menanyakan dan bermusyawarh dengan pihaknya.

“Cuma mereka (KJPP) yang memutuskan harga. Kapolsek meminta hadir bertemu KJPP, tapi apa yang kami sampaikan mereka (KJPP) tidak mau mendengarkan lagi. Bahwa harga yang telah ditentukan, harga itu yang disuruh terima,” ungkap Jumiati.

Ia bercerita, kepada dirinya KJPP pernah mengatakan harga yang ditentukan itu berdasarkan harga dari aparat desa atau keuchik gampong (desa) setempat dan tetangga tanah dan toko milik kami.

Kemudian alasan paling pokok Jumiati dan suaminya tidak mau menerima dan melapas hak atas tanah dan bangunannya tersebut, karena terjadi perbedaan harga yang sangat mencolok dengan tanah dan bangunan yang bersisian langsung dengan miliknya dan pemilik lainnya.

“Alasan paling utama hingga saya belum mau menerimanya adalah terjadi perbedaan harga yang sangat mencolok dengan harga bangunan yang bersisian langsung dengan toko

saya dan toko milik pak Hasbi,” katanya menggurutu.
Padahal dikatakan Jumiati, usia bangunan toko miliknya 20 tahun lebih mudah dari banguna toko yang dihargai lebih tinggi dan mahal. Bangunan toko miliknya paling tinggi dihargai Rp 2.845.663-Rp 2.960.167.

Sedangkan bangunan milik Azhar ujarnya, dihargai Rp 3.069.086 per meter bangunan. Toko milik Hasbi Muhammad Amin, yang menurut Jumiati usia bangunan juga lebih tua dari toko miliknya itu dihargai dengan harga yang lebih mahal lagi yaitu Rp 3.646.569 per meternya.

“Atas dasar apa KJPP menilai harga toko saya dengan harga seperti itu. Itulah yang aku mau. Aku mau harganya sama dengan harga toko-toko itu,” tegasnya.

Tempuh Jalur Hukum

Dalam pada itu, lebih jauh Jumiati, menduga ada permainan yang terjadi dalam penilaian dan penetapan harga lahan dan bangunan yang terkena imbas pembangunan jembatan dublikat Pante Raja, Pidie Jaya tersebut.

Dugaan permainan itu didasarkan tidak pernah dimusyawarahkan secara bersama-sama seluruh pemilik tanah dan bangunan dengan KJPP dan pemerintah. Malah pemilik dipanggil secara masing-masing untuk menandatangani harga yang telah ditentukan.

Dan indikasi ke dua, adanya permainan dalam pembebasan lahan itu adalah perbedaan harga yang sangat mencolok dan timpang antara satu pemilik dengan pemilik lainnya walaupun masih dalam satu lokasi dan deretan yang sama.

“Atas dasar perbedaan harga yang sangat timpang itu, ada permainan dalam penetapan harga itu. Dari inikan sudah terlihat. Walaupun saya tidak tahu apa-apa tapi dengan adanya pembayaran yang tidak sama ini sudah nampak permainannya,” tandasnya.

Jumiati juga mengatakan dirinya sangat mendukung dan mau melepaskan hak atas tanah dan tokonya. Walaupun itu adalah tempat dia dan suami berusaha mencari nafkah keluarganya. “Saya tetap mendukung pembangunan negara. Tapi tolong lah kami jangan di zalimi, hargai tanah dan toko saya sama dengan harga yang sesuai dengan pemilik yang lebih mahal itu,” tandas.

Meskipun sempat memprotes dan menolak bangunan tokonya dirobohkan, tapi kemudian Jumiati melunak setelah aparat kepolisian dari Polres Pidie Jaya dan Polsek Pante Raja dan pihak Balai jalan dan jembatan I Aceh, berkomunikasi dengannya.

Meskipun telah melunak, tapi dia tetap tak mau terima dengan harga itu dan akan melakukan upaya hukum lainnya supaya harganya sesuai dengan yang lain.

Pembongkaran bangunan toko di jalan Banda Aceh-Medan tersebut dilakukan setelah Bupati Pidie Jaya memberitahukan pemilik bangunan melalui surat untuk mengosongkan bangunan. Surat bupati tersebut menindak lanjuti surat Balai Jalan dan Jembatan I Aceh, setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) Meureudu usai biaya pembebasan lahan tersebut dititipkan di PN setempat. (san/bai)