Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 79 Kotak Hewan

Tim gabungan Patroli Laut Bea Cukai menggagalkan penyeludupan 79 kotak berisikan hewan dalam satu unit kapal KM Tanpa Nama di perairan Timur laut Tamiang Provinsi Aceh, Sabtu kemarin (30/1). (istimewa)

Harianrakyataceh.com – Tim gabungan Patroli Laut Bea Cukai berhasil menggagalkan penyeludupan 79 kotak berisikan hewan dalam satu unit kapal KM. Tanpa Nama di perairan Timur laut Tamiang Provinsi Aceh, Sabtu kemarin (30/1)

Pasukan tim gabungan BC ini terdiri dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Aceh dan Pangkalan Sarana Operasi DJBC Tanjung Balai Karimun.

“Dari hasil penindakan kapal kali ini terdapat 79 kotak hewan dengan rincian kurang lebih 76 kotak berisikan ayam dan 3 kotak berisikan kura-kura,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Aceh Isnu Irwantoro dalam siaran pers kepada sejumlah wartawan, Minggu (31/1).

Isnu menjelaskan, berawal saat Kapal Patroli BC30005 berpatroli di kawasan perairan Tamiang dan disana terlihat sebuah kapal mencurigakan. Saat berhasil didekati, tim pun meminta kapal agar berhenti untuk diperiksa, namun kapal itu melarikan diri.

“Karena tidak kooperatif, tim gabungan mengejar dan memberhentikan kapal. Ada tiga ABK KM Tanpa Nama yang melompat ke laut yang kemudian diselamatkan Sea Rider BC30005, kapal dan ABK serta muatannya diamankan ke ke Kantor Bea Cukai Langsa,” ungkapnya.

Upaya penindakan tersebut, lanjut Isnu, merupakan bukti keseriusan dan kegigihan Bea Cukai dalam memberantas barang-barang ilegal dan menutup pintu masuk para penyelundup ke wilayah Indonesia.

Tak hanya untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya barangbarang ilegal yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan berpotensi membawa bibit penyakit karena tidak melalui jalur importasi resmi dan perizinan karantina hewan, sekaligus upaya nyata Bea Cukai dalam mengamankan penerimaan negara.

Para pelaku pun dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor seperti diatur dalam Pasal 102  huruf (a) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. (ris/min)