Soal Lahan Kombatan GAM, DPRA Cari Masukan ke Pidie Jaya

Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas, saat pertemuan dengan Komisi I DPRA terkait lahan untuk kombatan, tapol napol dan korban konflik. IHKSAN/RAKYAT ACEH

MEUREUDU (RA) – Bupati Pidie Jaya, Aiyub bin Abbas dan para anggota Komisi I DPRA melakukan uji petik lapangan guna memperjelas data potensial yang akan didistribusikan ke mantan GAM.

Saat menerima kunjungan anggota Komisi I DPRA tersebut, Bupati Pidie Jaya di dampingi oleh Sekda, Asisten I, Kadis Pertanahan, Kadis Perkebunan, Kadis LH, Kepala BPN Pidie Jaya.

Aiyub Abbas mengatakan, sejak awal menjadi bupati, dia telah merencanakan pengadaan lahan bagi mantan kombatan GAM, tapol/napol dan para korban konflik, sebagaimana amanah MoU Helsinki poin 2.3.5.

“Itu tanggungjawab saya sebagai koordinator penyediaan lahan untuk mantan kombatan GAM,” katanya.

Kata Bupati, dirinya mengambil langkah cepat dan terukur demi tercapainya program penyediaan lahan bagi kombatan GAM pada saat kabupaten/kota lainnya di Aceh belum mengalokasikan lahan dimaksud.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Pidie Jaya jelas bupati sebelum menyediakan lahan pertanian untuk mantan kombatan GAM adalah berkoordimasi dan konsultasi yang intens dengan instasi terkait seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI dalam mengatur program penyediaan lahan.

“Kedua adalah persiapan anggaran. Sekarang 100 kombatan GAM di telah menerima sertifikat lahan yang disediakan Pemkab Pidie Jaya. Ini menjadi pilot project bagi kabupaten/kota lain dalam hal pengadaan lahan untuk eks kombatan, tapol/napol dan warga korban konflik,” ujarnya

Sementara Ketua Komisi I DPRA, M Yunus menyebutkan, kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan sosialisasi dan diskusi untuk mencari masukan kepada kelompok sasaran pada program di lembaga yang ia pimpin saat ini.

Sesuai Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan aceh Merdeka yang di sepakati pada 15 Agustus 2005, semua orang yang telah diberikan amnesti akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional. (san/bai)