FORMAT dan YLBH AKA Ancam Gugat PT MIFA

Harianrakyataceh.com – Forum masyarakat Aceh Barat (FORMAT) dan YLBH – AKA mengaku kecewa kepada PT. Mifa Bersaudara yang menolak memenuhi ganti rugi terhadap 18 Kepala Keluarga (KK) warga Desa Peunaga Cut Ujong.

Hal ini diriliskan Humas FORMAT, T. Ediman Saputra, S.H, usai berakhirnya pertemuan bersama pihak perusahaan tambang batubara, PT. Mifa Bersaudara, di balai Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kamis (4/2).

“Pihak perusahaan menolak tuntutan ganti rugi Rp 800 ribu/meter, bagi 18 KK warga Peunaga Cut Ujong, yang selama ini terkena paparan debu batubara,” sebutnya.

Dalam pertemuan itu, Ediman menjelaskan, pihak perusahaan PT. Mifa Bersaudara diwakili oleh seorang staf Humas bernama Hermanto, tim Lawyer mitra Mifa Yasir dan Ihsan.

“Usai mendengar sikap dan jawaban perusahaan demikian, saya melihat raut wajah warga sekitar sangat kecewa. Bahkan Geucik Peunaga Cut Ujong terlihat sempat meneteskan air mata dengan jawaban tersebut,” ungkapnya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBH -AKA) Hamdani Mustika, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menilai warga sekitar stockpile telah sangat terzalimi oleh PT. Mifa Bersaudara karena harus hidup di dalam area udara yang terpapar debu batubara.

“Kami akan membawa kezaliman ini baik ke mata hukum manusia dan hukum Allah SWT, karena terindikasi, telah secara tidak langsung telah berupaya mematikan warga setempat dengan paparan debu batubara,” berang Hamdani.

Bahkan, Hamdani sampai menantang tim pembebasan lahan bentukan Mifa untuk menetap selama dua hari di arena lingkungan setempat. “Jika bapak-bapak berfikir ini hanya opini, bagaimana jika saya tantang anda bersama saya untuk tinggal di lingkungan ini selama dua hari,” tantangnya.

Kondisi kezholim yang telah berlangsung lama demikian, sambung Hamdani, merupakan sebuah kejahatan yang tersistematis, karena lahan diambil, batu bara diambil, memaksa warga setempat, harus hidup di dalam lingkungan udara yang telah terpapar debu batubara.

Pihak YLBH -AKA akan melayangkan surat resmi terhadap instansi terkait, mulai pihak DLHK Kabupaten, Provinsi, sampai pihak Kementrian ESDM.

“Bahkan jika pihak perusahaan tidak memenuhi hak-hak korban debu batubara, maka kami siap menggugat ke pengadilan,” tutup Hamdani. (den/rif)