PMI Aceh Utara Minta PT Peugot Konstruksi Buka Segel dan Turunkan Spanduk

Harianrakyataceh.com – Terkait aksi penyegelan dan pemasangan spanduk di Rumah Sakit Umum Palang Merah Indonesia (RSU PMI) Kabupaten Aceh Utara, dinilai telah punya itikad tidak baik. Bahkan cenderung telah melampaui kewenangan dengan melanggar aturan yang berlaku dan pencemaran nama baik terhadap RS PMI Aceh Utara.

“Kami sangat menyesalkan sikap pihak PT Peugot Konstruksi yang main hakim sendiri dengan melakukan penyegelan dan pemasangan spanduk di RS PMI,”
tegas oleh Juru Bicara Pengurus PMI Aceh Utara, T Hasansyah, SH, Kamis (4/2/2021).

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak rekanan, untuk segera membuka segel dan menurunkan spanduk yang mereka pasang. “Jika tidak, maka persoalan ini akan kami laporkan kepada penegak hukum,” tegas T Hasansyah, SH.

Seharusnya, kata dia, jika ada permasaahan hutang piutang, pihak PT Peugot Konstruksi harus menempuh jalur hukum, bukan malah main hakim sendiri. Sehingga aksi yang dilakukan tersebut membuat nama baik institusi PMI dan RS PMI Aceh Utara tercemar. Pihak rekanan juga melanggar aturan dengan memasuki tanah milik orang lain tanpa izin.

“Rekanan Abdullah sudah melakukan pencemaran nama baik institusi PMI, yakni melanggar pasal 311 KUHP dan pasal 551 KUHP. Serta memasuki tanah orang lain pasal 551 KUHP. Mereka tidak berhak menyegel fasilitas umum, yang berhak pengadilan dan setelah ada putusan hukum,” terang Hasansyah yang juga pengurus PMI Aceh Utara.

Terkait persoalan utang piutang, lanjut Hasansyah, jika memang pihak PT Peugot Konstruksi merasa dirugikan, silahkan menempuh jalur hukum. Apalagi pihak rekanan berkomentar di sejumlah media terkait kondisi hutang piutang tersebut. Parahnya, rekanan telah masuk sangat jauh dengan mengatakan kondisi RS PMI tidak membayar gaji karyawannya.

“Kapasitas apa pihak rekanan menjelaskan kepada publik di salah satu media, bahwa RS PMI belum membayar gaji karyawannya. Ini terang-terangan telah mencemarkan nama baik RS PMI Aceh Utara serta PMI Kabupaten Aceh Utara. Untuk itu Kami akan melaporkan hal ini kepada penegak hukum,” ucapnya.

Sebenarnya, Hasansyah menambahkan, menyangkut persoalan RS PMI memang sedang dibahas secara intensif oleh pengurus PMI Aceh Utara. Bahkan persoalan ini telah dikoordinasikan dengan PMI Aceh dan juga PMI Pusat.

“Kami telah melakukan pembahasan menyangkut kondisi RS PMI sejak beberapa bulan ini. Bahkan pada saat aksi penyegelan dilakukan, kami sedang menggelar rapat pembahasan RS PMI Aceh Utara dengan PMI Aceh di Pendopo Bupati Aceh Utara. Termasuk menyangkut semua hutang piutang dan menelaah semua proses penunjukan kerja dari rekanan,” tutup Hasansyah, dalam relisnya kepada Rakyat Aceh kemarin. (arm/ra)