Kadisdikbud Panggil Ratusan Guru Kontrak

Kadisdikbud Panggil Ratusan Guru Kontrak

SUBULUSSALAM (RA) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, H Sairun SAg, memanggil ratusan tenaga guru kontrak untuk menampung keluhan di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Senin (15/2).

Sairun menyampaikan gaji tenaga kontrak di tahun 2020 lalu hanya tersedia untuk 10 bulan sesuai kemampuan anggaran. Seperti yang disebutkan beberapa hari yang lalu saat guru kontrak mendatangi gedung DPRK setempat untuk rapat dengar pendapat bahwa ada pemotongan gaji di tahun 2020 sebanyak 2 bulan, ditambah sisa pembayaran di tahun itu juga ada sisa 1 bulan lagi belum terbayarkan dengan nilai Rp 700 ribu per guru per bulannya.

Namun, tudingan itu dibantah oleh Sairun. Menurutnya, anggaran gaji tenaga kontrak tidak ada sama sekali pemotongan melainkan dana yang tersedia untuk gaji tenaga kontrak hanya 10 bulan sesuai DPA yang mereka terima.

Bahkan, di tahun itu pula Dinas Pendidikan mengusulkan pembayaran gaji tenaga kontrak penuh 12 bulan tetapi yang tersedia hanya 10 bulan. “Tidak ada pemotongan, karena dana yang tersedia sesuai dengan DPA di tahun 2020 hanya 10 bulan. Mungkin itu yang mereka maksud,” kata Sairun.

Dalam pertemuan itu, Sairun pun menyayangkan sikap para tenaga kontrak yang langsung mendatangi anggota DPRK adanya pemotongan gaji tanpa terlebih dahulu menyampaikan ke dinas pendidikan, padahal tudingan itu tidak benar, sehingga menimbulkan isu diluar Dinas Pendidikan melakukan pemotongan. “Boleh cek di DPA Dinas Pendidikan, gaji kontrak hanya 10 bulan. Baiknya sampaikan dulu kepada kami,” ungkapnya.

Sairun mengaku sangat merasa miris jika melihat angka gaji tenaga kontrak yang begitu kecil hanya Rp 700 ribu per bulan. Namun, kesediaan anggaran ditambah dengan banyak nya tenaga kontrak mencapai 320 orang terpaksa di bagi rata supaya tidak menimbulkan pemikiran negatif ke Dinas Pendidikan.

Menurut Sairun, ia bisa saja meningkatkan angka tersebut dengan mempedomani Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosan.

Dimana Undang-undang tersebut memerintahkan bahwa setiap guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana. Sedangkan, dari jumlah guru kontrak 320 orang ada 51 orang guru kontrak yang masih memiliki kualifikasi pendidikan D2. Padahal, kata Sairun, sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2005 tersebut 10 tahun sejak UU itu dikeluarkan atau tahun 2015 setiap guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan sarjana. Tapi, nyatanya sampai saat ini masih ada D2.

Padahal, di tahun sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam bersama guru yang masih memiliki kualifikasi pendidikan D2 sudah membuat perjanjian agar mengambil sarjana agar tidak bertentangan dengan Undang-undang. Meski demikian, tahun ini Sairun menegaskan akan memberlakukan Undang-undang tersebut.

“Bagaimanpun Undang-undang nomor 14 tahun 2005 wajib di jalankan karena itu perintah undang-undang,” tambahnya.

Bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan sarjana, Sairun mengaku akan berkonsultasi dengan pihak Komisi D DPRK setempat untuk memikirkan nasib para guru yang belum sarjana karena sebagian sudah mengabdi belasan tahun.

“Ini harus dipikirkan bagaimana solusinya. Satu sisi kita harus menjalankan perintah undang-undang, satu sisi lagi kita juga harus memperhatikan rasa kemanusiaan karena para guru ini sebagian sudah mengabdi belasan tahun. Bahkan, sebagian mengaku tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana karena terhambat ekonomi,” kata Sairun.

Untuk tahun 2021, Sairun menjelaskan pembagian gaji kepada guru tenaga kontrak akan dilakukan sama rata meski jumlah nominalnya begitu rendah. Hal itu dilakukan demi kebersamaan para guru agar tidak ada kecemburuan.

“Akan kita bayarkan penuh 12 bulan. Berapa nanti per bulan nya meski lebih rendah dari tahun sebelumnya itu nanti kita lihat. Karena jika nanti kita bayarkan 10 bulan dengan angka yang sedikit tinggi, lalu kami malah dituding memotong, padahal itu tidak ada dilakukan,” ucapnya Sairun.

Mengenai sisa gaji tahun 2020 yang masih tersisa 1 bulan belum dibayar, dalam waktu dekat akan dibayarkan. Kenapa demikian, karena anggaran di tahun 2020 tidak mencukupi sehingga dimasukkan menjadi hutang di tahun 2021 dan dalam waktu dekat akan diselesaikan. (lim/bai)

Foto:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, H Sairun SAg.