Wali Naggroe Diminta Terlibat untuk Pilkada 2022

Ketua Komisi II DPR Aceh, Irpannusir

Quote : Ketua Komisi II DPR Aceh, Irpannusir
“Saya kira harus terlibat Wali Nanggroe, lembaga-lembaga kita di Aceh untuk melakukan lobi-lobi ke Jakarta, terutama ke pak Presiden”

BANDA ACEH (RA) – Ketua Komisi II DPR Aceh, Irpannusir, menyarankan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar dan lembaga lainnya di Aceh bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan tentang pelaksanaan Pilkada 2022.

“Saya kira harus terlibat Wali Nanggroe, lembaga-lembaga kita di Aceh untuk melakukan lobi-lobi ke Jakarta, terutama ke pak Presiden,” kata Irpannusir, di Banda Aceh, Senin (15/2).

Politisi PAN tersebut juga meminta agar dilakukannya sidang Paripura untuk menyepakati agar Pilkada dilaksanakan tahun 2022 dan mendorong kabupaten kota agar melakukan hal yang sama.

“Sehingga kita itu jelas. Jadi pasti ini berbenturan dengan kepentingan nasional, jadi kita lakukan saja. Kemudian KIP Aceh sudah menjadwalkan pilkada. Saya kira tidak perlu keraguan lagi, “ujarnya.

Segera Sediakan Anggaran Pilkada
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh, Bustami menyebutkan, pemerintah wajib menyediakan uang Pilkada kalau proses dan tahapan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, tidak boleh ada uang pilkada tanpa aturan.

“Salah nanti. Pilkada itu belum ada kepastian. Tapi apapun alasan, pemerintah wajib menyediakan anggaran itu, kalau aturan dan mekanisme sudah ada. Tapi Sekarang belum jelas. Kalau aturan yang sudah-sudah kewajiban ada di pemerintah, asal tahapannya sudah diakui pemerintah pusat. Sekarang masih ada keraguan,” kata Bustami, Senin (15/2).

Terkait anggaran, Anggota DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin menyebutkan, sudah ada sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), yang didalmnya juga berbicara nomenklatur dan kode rekening juga beberapa hal teknis.

“Hal yang bersifat administrasi ini harus didiskusikan dan dikordinasikan dengan para pihak terutama Kemendagri, sehingga tidak ada persoalan teknis administrasi, termasuk dengan anggaran,” kata Dahlan.

Jangan Sepakat Tapi Gerakan Tidak Sepakat
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Aceh TA Khalid, mengatakan ada dua hal menjadi perhatian terkait pilkada. Pertama menurutnya, ada multitafsir terhadap regulasi menyangkut dengan pusat.

“Kedua ada problem internal kita menyangkut anggaran, maka saya pada kesempatan ini memberikan masukan agar masalah ini diselesaikan. Anggaran supaya di clearkan agar menjadi keyakinan pemerintah pusat bahwa kita tidak masalah dengan anggaran, “ujarnya.

Menurutnya, kalau pun dianggarkan di BTT apakah semua sepakat dengan pemerintah. Dengan begitu maka harus dikomunikasi bahwa anggaran untuk pilkada Aceh tidak masalah.

“Jangan bilang sepakat tapi gerakan tidak sepakat. Saya baru tau tadi belum ada rapat kordinasi seharusnya harus ada rapat forkopimda membicarakan Masalah ini . Terlepas dari itu saya menyarankan agar clear-kan dulu anggaran agar kita berjuang secara politik di nasional, “ujarnya. (mar/min).