Mursil Siapkan Perbup Sistem Pengelolaan Satu Data

Bupati Aceh Tamiang, H Mursil, SH, M.Kn

KUALASIMPANG (RA) – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menyiapkan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang sistem pengelolaan satu data di daerah itu. Perbup ini dilahirkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden (Perpres RI) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

“Perbup-nya sudah kita siapkan, sudah dikirim ke Biro Hukum Provinsi Aceh untuk dikaji bila ada yang perlu di evaluasi,” kata Bupati Aceh Tamiang, H Mursil saat menjawab Rakyat Aceh, Rabu (17/2).

Sistem pengelolaan satu data, ujar Mursil memang harus dilakukan dalam rangka efektifitas suatu pemerintahan. Satu Data Indonesia ini merupakan tuntutan dari Perpres Nomor 39/2019 yang wajib diikuti untuk pengendalian pembangunan yang efektif, sehingga diperlukan pengelolaan data daerah yang akurat, lengkap, mutakhir, dapat dipertanggung jawabkan dan mudah diakses.

“Memang sudah saatnya kita melakukan semuanya terutama untuk mendukung rencana pembangunan lewat sistem satu data dari satu pintu,” kata Mursil.

Berdasarkan pasal 2 Perpres Nomor 39/2019 pada poin 2 pengaturan SDI, lanjut Mursil, bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data.

“Agar pengelolaan satu data daerah dapat terkoordinasi dengan baik, perlu diatur sistem pengelolaannya, untuk dijadikan sebagai landasan kepastian hukum kepada sumua pihak terkait,” imbuh Mursil.

Sebelumnya pada Selasa (16/2) tiga instansi di Kabupaten Aceh Tamiang yakni, Diskominfosan, BPS dan Bappeda mengikuti rapat daring asistensi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang bersama Bappenas dengan pengarah Manager Bidang Tata Kelola, Sekretariat SDI pusat, Daniel Oscar Baskoro dan Bintang Pratama dari Bidang Hukum Bappenas.

“Selangkah lagi kita sudah memiliki sistem pengelolaan Satu Data Indonesia. Kita segera melaksanakan pembentukan Sekretariat satu data Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu membuat SK walidata daerah, walidata pendukung dan produsen data ditetapkan dalam SK Bupati Aceh Tamiang.

“Dan untuk portal Satu Data Indonesia tinggal menunggu proses, diperkirakan bulan ini kami usahakan kelar,” kata Kepala Diskominfosan Aceh Tamiang, Bastian, S.Kom didampingi Tenaga Ahli Kebijakan Publik, Dr Neni Sriwahyuni. (mag-86)