SDI Digodok FGD Aceh Tamiang dalam Angka

FGD tentang penyusunan publikasi Aceh Tamiang dalam angka tahun 2021 yang mengacu pada rumusan penyelenggaraan Satu Data Indonesi (SDI) sebagai pengganti Aceh Tamiang dalam angka kedepan, di Aula Bappeda Atam, Kamis (18/2). DEDE/RAKYAT ACEH

KUALASIMPANG (RA) – Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Aceh Tamiang terus digodok. Pada Kamis (18/2) Pemkab Aceh Tamiang menggelar Focus Grup Disscussion (FGD) tentang penyusunan publikasi Aceh Tamiang dalam angka tahun 2021, dengan melibatkan instansi sentral yakni BPS, Bappeda dan Diskominfosan.
FGD yang dipusatkan di Aula Bappeda Aceh Tamiang ini turut dihadiri unsur Forkopimda, para Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), para camat dan perwakilan perusahaan BUMN dan swasta.

Bupati Aceh Tamiang, H Mursil mengatakan, atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan Focus Grup Disscussion penyusunan publikasi Aceh Tamiang dalam angka tahun 2021 ini. FGD ini untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Maka dari itu perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dikelola secara seksama, dan terintegrasi,” kata Mursil dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bappeda Rianto Waris saat membuka acara FGD.

Dalam pemenuhan atas kebutuhan data tersebut, lanjut Bupati Mursil maka setiap tahunnya pemerintah daerah menerbitkan laporan Aceh Tamiang dalam angka. “Penyusunan Aceh Tamiang dalam angka melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tamiang yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Mursil menjelaskan, FGD yang diselenggarakan hari ini juga untuk melakukan final validasi data yang telah diserahkan oleh OPD kepada BPS dan Diskominfosan. Di mana, sebelum penyusunan publikasi Aceh Tamiang dalam angka tahun 2021, maka diperlukan validitas data dan pengujian form data terkait variabel-variabel pendukung kinerja OPD di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Tersedianya data yang berkualitas, dan mendorong keterbukaan transparansi data, sehingga terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Perpres tersebut merupakan regulasi yang dikeluarkan untuk perbaikan tata kelola data di tingkat daerah dan pusat yang terintegrasi dalam portal Satu Data Indonesia,” tutup Bupati Mursil.

Dihubungi sehari setelah FGD Aceh Tamiang dalam angka, Jumat (19/2) Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang, Rianto Waris mengatakan, banyak sistem informasi yang tersedia namun perlu di integrasikan dan tentunya memerlukan keseragaman Metadata, Adanya data exchange protokol dan perlu satu pintu untuk akses data.

“Kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola perencanaan pembangunan di kabupaten melalui data. Hal ini demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan mendukung pembangunan nasional,” ujarnya.

Pihak Bappeda berharap seluru OPD, instansi vertical, BUMN, BUMD dan swasta nasional sebagai produsen data dapat memberikan data exsisting yang valid dan mencerminkan realitas yang sebenarnya, baik data statis maupun data dinamis.

Rianto Waris juga mengakui pada saat ini permasalahannya data belum sempurna. Sistem database sektoral belum terpadu, data sulit diakses dan belum terintegrasi. “Unit pengelola data masih berjalan masing masing disamping keterbatasan sumber daya manusia pengelola data,” ungkapnya.
Persoalan-persoalan ini, lanjut Kepala Bappeda, tentunya harus segera diselesaikan. Salah satu strateginya adalah membentuk kesekretariatan satu data Kabupaten Aceh Tamiang.

“Jadi dengan keberadaan Sekretariat tersebut sehingga memudahkan koordinasi implementasi kedepannya,” imbuh Rianto Waris. (mag-86)