DJP Serahkan Tiga Tersangka Faktur Pajak

Salah satu tersangka penyalahgunaan faktur pajak diserahkan ke Kejari Lhokseumawe, Jumat (19/2). IST/RAKYAT ACEH

Merugikan Negara Rp 4,7 Miliar

BANDA ACEH (RA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh menyerahkan tiga tersangka berinisial ES, YF dan TM, berprofesi pengusaha ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe karena penyalahgunaan faktur pajak.

Para tersangka diketahui melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39A huruf a dan pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sttd Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Aceh, Rahmat Siswoyo, menyampaikan modus operandi dilakukan para tersangka yaitu menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari satu perusahaan dan menjualnya kepada beberapa perusahaan di wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya.

“Itu dilakukan untuk mendapat Pajak Masukan tambahan yang dapat digunakan sebagai pengurang Pajak Keluaran yang ada, sehingga membuat nilai pajak yang harus disetorkan ke kas negara menjadi lebih kecil, kata Rahmat, Jumat (19/2).

Kata Rahmat, kerugian ditimbulkan pada pendapatan negara dari perkara ini sebesar Rp 4.781.313.769. Dan untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara tersebut, penyidik Kanwil DJP Aceh telah melakukan penyitaan terhadap aset diduga memiliki keterkaitan dari salah satu tersangka dengan total nilai sebesar Rp 521.989.000,-

Menurutnya, keberhasilan menangani tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegakan hukum yaitu Kantor Wilayah DJP Aceh, Kepolisian Daerah Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh.

“Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan Kanwil DJP Aceh dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement) atas tindak pidana di bidang perpajakan demi memberikan rasa keadilan terhadap Wajib Pajak di Wilayah Kanwil DJP Aceh,” kata Rahmat.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, kata Rahmat, memidanakan wajib pajak adalah upaya terakhir yang dilakukan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan, mengingat tugas utama DJP adalah mengumpulkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Kasus ini harus menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh Wajib Pajak khususnya di wilayah Kanwil DJP Aceh agar melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya yang terutang dengan benar, lengkap dan jelas secara sendiri (Self Assessment). (bai)