Tambak Ilegal Mengakibatkan Ikan Mati Bertaburan

Ikan mati diduga limbah

Harianrakyataceh.com – DPRK Aceh Jaya angkat bicara terkait matinya ikan yang bertaburan diduga akibat pembuangan limbah yang terjadi di lokasi tambak dan tidak memiliki izn di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya, Aceh Jaya, Selasa (23/2).

Hal tersebut dikatakan, Anggota DPRK Aceh Jaya, H. Syamsudin, Kepada Rakyat Aceh.

“Kami tidak tahu persis sejak kapan awal mula dikelola dikarenakan mereka tidak jujur sebagaimana informasi masyarakat mereka telah panen,” jelasnya.

Hasil kunjungan kerja Komisi C ditemukan sejumlah temuan, Pengelola Air Limbah, termasuk menumbangkan pohon cemara menggunakan excavator dan diduga tidak memiliki izin dari Dinas Satu Pintu Aceh Jaya.

Untuk diketahui hingga kini belum adanya tindakan tegas Pemerintah Aceh Jaya.

“Kami telah meninjau lokasi tambak yang tidak memiliki izin tersebut, sebanyak dua kali bermula tambak berjumlah 4 petak turun, kedua kalinya menjadi 12 petak tambak,” Katanya
K

ondisi ini sangat merugikan masyarakat, dengan adanya dampak akibat pembuangan limbah sehingga ikan-ikan kecil mati.

“Sehingga berdampak kepada masyarakat dalam mencari rejeki,” ungkap Syamsudin.
Dalam menanam investasi pihaknya tidak melarang bagi siapapun di Aceh Jaya, baik lokasi tambak tersebut telah dibeli maupun dengan cara bagi hasil.
Seharus dalam kepengurusan izin harus dilakukan agar tidak berdampak kepada lingkungan sesuai dengan Peraturan Kementerian Kelautan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRK Aceh Jaya, Fitri Maya Lisa, Kepada Rakyat Aceh, menjelaskan, saat turun ke lapangan langsung dengan pihak DLH Aceh Jaya, Dinas DKP Aceh Jaya, serta Dinas Perizinan Satu Pintu, serta Dinas PUPR Aceh Jaya terkait Tata Ruang.

“Kami menemukan adanya perusakan lingkungan baik saat menebang pohon cemara bukan mengunakan mesin namun menggunakan excavator,” bebernya.
Lanjutnya, selaku Lembaga DPRK Aceh Jaya, berharap kepada pemiliknya supaya dapat mematuhi aturan daerah maupun aturan kementerian KKP sesuai UUD yang berlaku.

“Walaupun itu lahan mereka telah dibeli namun harus mematuhi aturan yang berlaku,” katanya.

Hingga saat ini belum adanya tindakan nyata dari esekutif, seharusnya dengan adanya keterlibatan dinas saat turun kelapangan, telah ada tindakan tegas dikarenakan peran DPRK Aceh Jaya hanya pengawasan bukan eksekusi.
“Dikarenakan kami juga telah memanggil pihak dinas terkait, setelah turun kelapangan bersama untuk dimintai keterangan, kami berharap untuk ditindak tegas baik itu melalui pihak APH,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Perizinan Satu Pintu, Rosniar, Kepada Rakyat Aceh, mengungkapkan, dengan singkat menjawab, untuk saat ini sudah ada izin tambak Keude Unga PT Swadaya, sementara kabong sedang dalam proses izin dikarenakan adanya perbaikan administrasi.

Ketua DPRK Aceh Jaya, Muslem D, Kepada Rakyat Aceh, menyampaikan, memang dapat diprediksikan selama setahun kedepan sepanjang garis pantai di Aceh Jaya akan terjadi kerusakan akibat limbah dengan kondisi saat ini, adanya ikan-ikan mati dapat disimpulkan terkesan pembiaran.

“Kondisi ini harus adanya tidak tegas dari Pemerintah Daerah, dikarenakan ini sudah menjadi kewajiban, baik pembuangan limbah ada ketentuan dan aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas terkait ditemukan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan matinya ikan-ikan di kawasan tambak tersebut. (hen/rus).