Korupsi Dana Insentif Guru TPAMantan Bendahara DSI Divonis Tiga Tahun

Terdakwa korupsi dana TPA saat menjalani persidangan secara virtual didampingi anggota Kejaksaan Takengon. (istimewa

TAKENGON (RA) – AY (34) mantan Bendahara Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Tengah, divonis 3 tahun penjara karena terbukti secara hukum bersalah dalam kasus penyelewengan insentif guru TPA, TKA dan TQA.

Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah melalui Kasi Pidsus Zainul Arifin, SH, kata dia, AY turut didenda 50 juta, subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, dalam sidang putusan pada Kamis lalu.

Secara sah AY divonis menggelapkan dana insentif untuk 1.259 guru Tempat Pengajian Anak (TPA) Aceh Tengah semester ke-II tahun anggaran 2019 sebesar Rp398 juta, yang seharusnya diterima 1.259 orang.

“Dalam amar putusannya, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti Rp398 juta, subsider 6 bulan penjara,” kata Zainul Arifin, kemarin.

Majelis hakim juga memutuskan barang bukti berupa dua petak tanah dan rumah milik terdakwa disita untuk negara. Aset itu akan dilelang jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti. “Hukuman itu potong masa tahanan selama AY diproses,” kata Zainul.

Zainul mengaku, putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pada hukuman pokok katanya, JPU menuntut 3,6 tahun penjara, subsider enam bulan. Sementara hakim menjatuhkan hukuman pokok 3 tahun penjara, subsider 3 bulan.

Keringanan lainnya terdapat pada subsider uang pengganti. JPU menuntut dua tahun kurungan, sementara hakim menghukum 6 bulan penjara. Karenanya kata Zainul Arifin, JPU masih pikir-pikir untuk banding hingga tujuh hari kedepan sejak putusan dibacakan. “Terdakwa melalui kuasanya juga masih pikir-pikir,” ucapnya.

Zainul menyebut, sidang putusan yang dipimpin hakim ketua Nurmiati itu dihadiri kuasa hukum terdakwa. Sementara terdakwa AY mengikuti secara virtual dari Rutan Kelas II B Takengon.

Selanjutnya kata Zainul, Jaksa akan mengeksekusi terdakwa jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap. (jur/min)