Mantan Keuchik di Aceh Utara Terjerat Hukum

Mantan keuchik berinisial SF (52) asal Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, terjerat dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa tahun 2017-2018 sebesar Rp 1,3 miliar. Ist

Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 1,3 M

LHOKSUKON (RA) – Seorang mantan keuchik berinisial SF (52) asal Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, terjerat dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa tahun 2017-2018 sebesar Rp 1,3 miliar.

Akibat perbuatannya, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 524.902.934. Kini, tim Penyidik Polres Lhokseumawe telah menyerahkan tersangka SF bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri Aceh Utara di Lhoksukon, pada Selasa (23/2).

Kasubag Humas Polres Lhokseumawe, Salman Alfarisi, dikonfirmasi Rakyat Aceh, Selasa (23/2) di Mapolres setempat, menjelaskan, untuk perkara kasus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh keuchik itu sudah ditangani oleh pihaknya sejak Juni 2020.

Keuchik disangkan telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, tahun 2017 sebesar Rp 740.900.000 dan anggaran dana desa tahun 2018 sebesar Rp 652.471.000. Dengan total dana desa sebesar Rp 1,3 miliar dan kedua dana desa itu bersumber dari APBN tahun 2017 serta tahun 2018.

Ia mengatakan, berdasarkan pemberkasan penyidik, untuk dana desa tahun 2017 tersangka SF sudah lima kali melakukan penarikan dana desa dengan bendahara berinisial SN dari Rekening Kas Gampong Meunasah Mee, dengan total penarikan Rp 742.400.000, bersumber dari APBN tahun 2017. Kemudian dana itu semuanya dikuasai oleh keuchik, sedangkan bendaharanya hanya diberikan Rp 200.000, untuk keperluan transportasi setiap kali penarikan terhadap dana desa yang dicairkan.

“Jadi dana desa itu semua dicairkan sebesar Rp 742.400.000 diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan yang tercatat pada APBGampong Meunasah Mee tahun 2017,” katanya.

Namun, dalam penggunaan anggaran itu, terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan nilai realisasi keuangan yang telah dicairkan. Adapun, kekurangan pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp 222.223.135, dana itu telah digunakan oleh tersangka.

Sementara itu, untuk dana desa tahun 2018, keuchik bersama bendahara juga lima kali melakukan penarikan dana dari rekening kas gampong sebesar Rp 653.989.000. Untuk bendahara hanya diberikan Rp 200.000 sebagai kebutuhan transportasi saat penarikan uang.

Kemudian, dana itu dikuasai oleh keuchik diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan yang tercatat pada APBGampong Meunasah Mee tahun 2018. Akan tetapi, saat penggunaan anggaran juga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan nilai realisasi keuangan yang telah dicairkan. Akibatnya, terjadi kekurangan pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp 302.679.799, dana itu telah digunakan oleh tersangka.

“Total dana yang digunakan oleh tersangka selama dua tahun itu sebesar Rp 524.902.934. da akibat perbuatan tersangka terdapat pembangunan yang tidak terlaksana sesuai dengan telah direncanakan,” ungkapnya.

Selain itu, berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugiaan Keuangan Negara (PKKN) terhadap pengelolan dana desa di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, yang bersumber dari APBN tahun 2017-2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Aceh Utara pada 4 September 2020, adanya kerugian negara senilai Rp 524.90.2.934.

Atas kasus tersebut, tersangka diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman pidana penjara seumu hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. (arm/icm)