Massa Dukung Polisi Hukum Ormas Preman

Massa saat berorasi di depan Mapolres Aceh Barat. Meulaboh, Jumat (26/2).

Meulaboh – Sekitar 70 massa yang tergabung dalam aksi solidaritas masyarakat membela kebenaran menggelar unjuk rasa damai di depan Mapolres, Aceh Barat. Mereka menyorakan yel-yel ‘menolak berbagai bentuk fitnah dan mendukung hukuman keras terhadap Zahidin alias Tgk Janggot.’ Meulaboh, Jumat (26/2).

Koordinator aksi T. Ediman Saputra, SH, mengakui kehadiran massa ke Mapolres sebagai bentuk memberikan dukungan penuh kepada aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan di Aceh Barat untuk dapat menegakkan supremasi hukum seadil-adilnya dalam proses penanganan kasus kisruh pendapa.

“Jangan biarkan segala bentuk premanisme dibiarkan. Berbagai bentuk opini sengaja mereka diciptakan untuk membunuh karakter H. Ramli MS. Itu semua sangat membuat gaduh dan keributan di Meulaboh,” ucap Ediman.

Massa mendesak aparat kepolisian dapat menangkap sekelompok preman yang berlabel organisasi masyarakat (Ormas) demikian. Dengan berkedok ucapan mulia di mulut, yakni ‘demi rakyat’. Namun tutur dan tingkah radikal ala premanisme dilakukan. Apalagi sampai tega bermain opini palsu di tengah publik, hingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sebagai contoh, sambung Ediman, Tgk Janggot telah berani berupaya melakukan penipuan dengan cara memukul diri yang dilakukan oleh temannya sendiri, semata agar memperoleh hasil visum ‘memar’ sebagai bukti adanya sebuah tindakan kekerasan.

“Kami mohon, aparat penegak hukum jangan melepaskan orang yang berfikir sesat seperti ini. Hukum seberat-beratnya,” pintanya.

Tindakan tercela demikian dilakukan, semata untuk mencari simpatik publik. Dan kuat dugaan sengaja ingin membuat malu seorang pejabat publik.

“Mereka sengaja datang ke pendopo untuk menagih hutang. Seolah-olah bupati ada hutang. Sampai sengaja memancing membuat keributan,” beber massa.

Ediman menilai, segala tahapan proses yang sedang berlangsung di Kepolisian telah benar, lantaran sebelum menetapkan status tersangka, Polisi terlebih dahulu menggelar perkara. Tindakan demikian telah memenuhi unsur tindak pidana, apalagi disertai alat bukti yang cukup kuat, diantaranya selembar surat diduga terkait pemerasan, rekaman video yang beredar luas di masyarakat tentang insiden di pendapa Bupati Aceh Barat tahun 2020 lalu.

“Sangat cocok dijerat pasal berlapis yakni pasal 335 KUHP tentang ancaman kekerasan, pasal 207 KUHP atas diduga menyerang kehormatan pejabat negara, serta menjerat dengan pasal 311 KUHP terkait penistaan dengan tulisan atau dengan lisan karena menagih hutang dengan orang yang tidak berhutang, serta pasal 310 KUHP terkait penghinaan dengan lisan /tulisan disertai pengancam,” rincian Ediman.

Dalam kerumunan massa berorasi tersebut, juga terlihat hadir beberapa saksi kunci dalam kasus kerusuhan pendapa Bupati Aceh Barat. Mereka juga mengungkapkan fakta kejadian sebenarnya. Sampai mendesak aparat Kepolisian dapat mengusut tuntas dalang intelektual kerusuhan pendapa Bupati Aceh Barat.(den)