Terkait Kasus Limbah Tambang Ilegal Direktur Perusahaan Siap Ikuti Proses Hukum

Direktur Perusahaan CV NM, Sukandi, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Minggu, (28/2) di Tapaktuan. (fathayatul/rakyat aceh)

TAPAKTUAN (RA) – Terkait Laporan masyarakat atas penemuan limbah material tambang berlokasi KPLP Tapak Tuan ke Mapolda Aceh beberapa waktu lalu, Direktur Perusahaan CV NM siap mengikuti proses hukum yang berlaku.

“Sebagai warga negara yang baik proses itu harus kita hadapi serta taat kepada hukum dan perundang – undangan yang berlaku,” kata Sukandi Direktur Perusahaan CV NM, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Minggu, (28/2) di Tapaktuan.

Menurutnya, pihak penyidik tidak salah dalam melakukan pencegahan preventif mencegah supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Oleh sebab itu katanya, boleh – boleh saja ada pengaduan tersebut, nantik hasilnya akan di ketahui.

“Kami juga tidak akan membela diri, kami juga tidak mengatakan kami benar tapi untuk membuktikan kebenaran itu ada satu proses, kita hargai proses yang dilakukan Polda Aceh,” tutur Sukandi.

Ia juga mengatakan, Perusahaan CV NM sudah mengantongi izin operasional tapi bukan kategori penambang, karena pihaknya bukanlah penambang melainkan pembeli hasil limbah dari material tambang.

“Kami bukan penambang, kita hanya membeli hasil tambang gelondongan. Maka dari itu kami tidak mengurus Izin IUPK tambang hanya perlu izin dari satu atap akta notaris yang sifatnya Universal,” terangnya.

Sukandi juga menuturkan bahwasanya hasil limbah tersebut akan dibawa ke Serang – Banten untuk di olah disana, karena di dalam limbah tersebut terdapat beberapa logam mulia yang bisa diolah, seperti biji besi, emas dan tembaga yang bernilai ekonomis.

“Limbah tersebut akan kita bawa ke kota Serang Banten untuk di jual disana karena disana ada perusahaan pengolah limbah material tambang,” tutup Sukandi.

Diberitakan sebelumnya, Dit Reskrimsus Polda Aceh menemukan dan menyita lebih kurang 150 ton limbah yang sudah dimasukkan ke dalam karung hasil dari penambangan illegal di Kabupaten Aceh Selatan.

Kasudit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh AKBP Mulyadi menyampaikan, penemuan limbah tersebut merupakan hasil dari penyelidikan terkait dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Pasal 161.

Adapun kegiatan dilakukan CV tersebut adalah menampung, memanfaatkan, mengangkut mineral (limbah penambangan illegal) dari Kecamatan Sawang menuju ke lokasi penumpukan di kantor KPLP Tapak Tuan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang.

“Limbah yang ditumpuk di KPLP Tapak Tuan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang,” ungkap Mulyadi, dalam rilis yang dikirim ke Redaksi Harian Rakyat Aceh, Jumat (26/2). (yat/min)