Pengemis Gentayangan, Mahasiswa Kepung Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Ridwan Jalil memberikan penjelasan terhadap tuntutan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Sosial setempat, Selasa (2/3). ARMIADI/RAKYAT ACEH

LHOKSEUMAWE(RA) – Puluhan mahasiswa mengepung Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, di Jalan T Hamzah Bendahara, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, pada Selasa (2/3).

Dalam aksi unjuk rasa itu, mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Wilayah Aceh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (Eks-LMND) untuk mempertanyakan para pengemis dan kaum terlantar yang masih terabaikan.

Apalagi, selama ini para pengemis dan kaum terlantar itu terus bergentayangan di wilayah Kota Lhokseumawe. Seperti yang terlihat di SPBU-SPBU, warung-warung kopi atau cafe-cafe dan mereka juga mengemis ke instansi pemerintah dan swasta.

Dalam aksi memperjuangkan hak kaum terlantar, gelandangan, fakir miskin serta pengemis, juga mendapatkan pengawalan ketat dari seratusan personel Polres Lhokseumawe. Para mahasiswa yang melakukan aksi juga tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, seperti memakai masker.

Kehadiran mahasiswa ini, disambut oleh Kepala Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Ridwan Jalil. Koordinator Aksi, Muhammad Israr Ayuda menyebutkan, pemerintah harus hadir untuk mengatasi persoalan kaum terlantar dan pengemis.

“Itu jelas disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha,” ungkapnya.

Namun, kata dia, kenyataan yang terjadi selama ini untuk kehidupan fakir miskin, anak-anak terlantar, pengemis dan gelandangan masih terabaikan oleh pemerintah.

“Itu terbukti hasil investigasi dan advokasi yang kami lakukan terhadap kaum terlantar dan gelandangan masih banyak dijumpai berkeliaran di Lhokseumawe, termasuk anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah di pagi hari maupun siang hari, tapi mereka memilih untuk mengemis,” jelasnya.

Selain itu, dalam pernyataan sikapnya mahasiswa menyampaikan lima tuntutan, yakni, (1). Implementasikan Perwal No 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata cara Dinas Sosial Lhokseumawe. (2). Mendesak Dinas Sosial Lhokseumawe melaksanakan penanggulangan bagi pengemis dan kaum terlantar di Kota Lhokseumawe.

Kemudian, (3). Meminta Dinas Sosial Kota Lhokseumawe menyediakan tempat bagi kaum terlantar di Kota Lhokseumawe. (4). Dinas Sosial Lhokseumawe, harus turun ke lapangan untuk mengumpulkan anak-anak terlantar dan pengemis, dan harus memberikan mereka kesejahteraan sesuai dengan peraturan. (5). Mendesak Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, supaya lebih transfaran dalam mengelola anggaran Bansos Covid-19 dari tahun 2019 sampai sekarang.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Ridwan Jalil, menyampaikan, pihaknya menampung semua aspirasi atau pernyataan sikap yang dikemukakan oleh mahasiswa.

“Untuk pengemis dan gelandangan kita akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan WH supaya dilaksanakan razia, yang menjadi kendala setelah razia, kita tidak tau harus membawa kemana mereka, karena belum ada rumah singgah di Lhokseumawe untuk menampung mereka,” katanya.

Selain itu, terkait dengan anggaran Bansos Covid-19, pihaknya telah menyalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Pemko Lhokseumawe. (arm/icm)