Nova Bersama 33 DPD Partai Demokrat Kawal AHY

Pengurus DPD Demokrat Aceh menyambangi Kantor Kemenkumham Aceh, Senin (8/3). (amar/rakyat aceh)

BANDA ACEH (RA) – Ketua DPD Demokrat Aceh Nova Iriansyah ikut hadir bersama 33 Ketua DPD Partai Demokrat dari seluruh Indonesia mengawal Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (8/3).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Aceh, Iqbal Farabi, SH kepada media ini, Senin (8/3).

Terkait dengan Aceh, Iqbal Farabi menyebutkan, Nova Iriansyah meminta para kader untuk mewakili dirinya melakukan kordinasi dengan Kakanwil Kemenkumham Aceh.
“Kami menolak KLB di Sibolangit. Kami juga menolak Moeldoko. Perlu kami sampaikan, bahwa tadi pagi pengurus DPD Aceh sudah bertemu beraudiensi dengan Kakanwil Kemenkumham Aceh,” sebutnya.

DPD Demokrat Aceh Sambangi Kanwil Kemenkumham
Dalam pertemuan bersama Kemenkumham Aceh tersebut, Iqbal menyampaikan tidak satupun pemilik suara dari Aceh apakah itu ketua DPD dan DPC yang hadir di KLB Sibolangit.

“Jadi kami partai Demokrat memastikan tidak ada yang hadir DPC dan di KLB Sibolangit. Sebagaimana kita ketahui pemilik suara di DPD Demokrat itu ialah ketua DPD dan ketua DPC. Kami ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat dan pemerintah tidak ada satu pun pemilik suara yang hadir ke KLB Sibolangit,” jelasnya.

Dikatakan Iqbal, kunjunganya ke Kemenkumham juga dilakukan serentak seluruh kader Demokrat di seluruh Indonesia pada waktu yang sama dan para DPD juga melakukan audienai dengan masing-masing Kanwil Kemenkumham di daerah masing-masing.

“Kami menyampaikan agar Kemenkumham Aceh menyampaikan kepada Menkumham bahwa kami menolak diadakannya KLB. Seluruh pengurus yang sah dan pemilik suara pun tidak ada di sana. Kami mohon itu disampaikan kepada Menkumham dan menjadi pertimbangan,” jelas Iqbal Faraby.

Terkait proses selanjutkan, politisi senior Demokrat Aceh tersebut mengatakan masih menunggu. Dikarenakan belum ada pengakuan dari negara terhadap hasil kongres.
“Kami akan menunggu sesuai arahan Ketua Umum AHY. Kami akan melawan secara hukum. Seluruh DPD dan DPC akan melawan secara hukum,” ujarnya.

Sementara Dalimi, SE. Ak Wakil Ketua DPD Demokrat Aceh mengatakan kehadiran mereka untuk silaturahmi terkait isu terkini tentang KLB Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang pada 4 maret 2020 yang lalu.

Dalimi juga menegaskan legalitas dan keabsahan KLB yang digelar oleh kubu Mookontra-AHY memilih Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat 2021-2025.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Aceh Sasmita, SH, MH mengatakan secara teknis kami hanya menangani masalah partai lokal saja dan kami juga merupakan perpanjangan tangan hukum umum Kementrian Hukum dan HAM RI
“Kami akan menerima semua masukan dari Pengurus Partai Demokrat Aceh untuk kami sampaikan ke Jakarta, sebagai mana kita ketahui bersama sesuai pernyataan Mentri hukum dan HAM Ketum DPP Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang sesuai hasil kongres 2020” tambah Sasmita dan turut mendampingi Irfan, SH Kabid pelayanan hukum Bukhari, SH, MH dan Kabid Hukum Edison. (mar/imj/min)