Lembaga Wali Nanggroe Harus Perkuat Kiprahnya di Aceh

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh melakukan diskusi dengan perwakilan dari lembaga Wali Nanggroe di Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe. FOR RAKYAT ACEH

LHOKSEUMAWE (RA) – Lembaga Wali Nanggroe di Aceh lahir sesuai dengan MoU Helsinki RI-GAM dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Lembaga Wali Nanggroe juga merupakan salah satu lembaga yang tidak terlepas dari upaya damai yang terbangun di Aceh. Tentunya, selain memperkuat perannya juga harus memperkuat kiprahnya dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga yang memiliki khususan di Aceh.

Hal itu disampaikan para pemateri dalam diskusi antara Lembaga Wali Nanggroe dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh di Aula FISIP Bukit Indah, Lhokseumawe, Rabu kemarin.

Kegiatan itu turut dihadiri antara lain Dekan FISIP Unimal Dr Nazaruddin dan para pembantu Dekan serta para Ketua Prodi di FISIP. Sedangkan dari perwakilan Lembaga Wali Naggroe hadir staf khusus Teuku Kamaruzzaman. Pertemuan itu membicarakan penguatan lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu dimensi lex specialis Aceh.

Wakil dari Lembaga Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun mengatakan tujuan diskusi dengan FISIP Unimal supaya ada pemikiran konstruktif untuk melakukan penguatan kelembagaan lembaga yang telah diatur di dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut.

Mereka mengharapkan ada output penting dalam upaya penguatan lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu lembaga yang tidak terlepas dari upaya damai yang terbangun di Aceh.

Di sisi lain, Staf Khusus lembaga Wali Nanggroe Teuku Kamaruzzaman SH yang akrab disapa Ampon Man mengharapkan Unimal dapat mengambil peran di dalam penguatan kelembagaan ini sebagai upaya untuk memberikan ciri pada demokrasi lokal di Aceh.

Sementara Pembantu Dekan Bidang Akademik, Dr Nirzalin, menambahkan kajian-kajian ini juga akan membantu bukan saja pada penguatan kelembagaan Wali Nanggroe, tapi juga membangun kultur demokrasi yang khas Aceh.

“Ini juga bagian dari konsep desentralisasi asimetris yang diakui dalam sistem politik di Indonesia yang beragam dan bernuansa maritim,” kata Nirzalin, dalam rilisnya kepada Rakyat Aceh kemarin. (ril/arm/icm)