Mahasiswa Tolak Studi Banding Aparatur Desa Aceh Tenggara ke Lombok

Puluhan massa dari PMII dan APDES Aceh Tenggara berunjuk rasa ke gedung DPRK setempat, menolak kegiatan studi banding aparat desa, Selasa (16/3). (nauval/rakyat aceh)

HARIANRAKYATACEH.COM  – Puluhan massa dari mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi Peduli Desa (APDES) di Aceh Tenggara berunjuk rasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) di kabupaten setempat.

Salah satu orator aksi dari dari APDES Aceh Tenggara, Candra mengatakan, kedatangan mereka menolak kegiatan studi banding yang setiap tahun diselenggarakan, namun dinilai tidak menghasilkan hal positif bagi pengelolaan anggaran dana desa di setiap desa di kabupaten ini.

“Tidak ada kelihatan jelas apa manfaat nyata dari kegiatan terkesan hanya menghambur-hamburkan uang desa tersebut,” kata Candra dalam orasinya.

Karena mereka meminta Wakil Rakyat dari komisi A DPRK Aceh Tenggara, untuk memperjelas dengan mempertanyakan kegiatan diselenggarakan asosiasi desa di daerah ini.

“Tanyakan kepada seluruh kepala desa di Aceh Tenggara, apakah mereka semua setuju kegiatan bimtek atau kunjungan tersebut yang digelar di kota Lombok Nusa Tenggara Barat,” terangnya.

Tidak hanya itu, dalam orasi berlangsung satu jam itu, pendemo juga memperjelas terkait kepemilikian dana desa, milik masyarakat banyak atau desa dan bukan milik bupati, dewan, kejaksaan atau lembaga lainnya. Tetapi itu milik masyarkata semua desa.

“Apalagi kunjungan kerja atau studi banding ke Lombok itu kami nilai hanya ajang pelisiran dan jalan-jalan saja untuk menghamburkan uang rakyat,” Kecam mereka.

Sementara Ketua PMII Aceh Tenggara, Syafi’i dalam orasinya menyatakan, kegiatan kunjungan kerja atau bimtek hampir setiap tahun terus dilakukan kepala desa di Aceh Tenggara.

Seharusnya, kata dia, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Kutacane sebagai organisasi atau wadah para kepala desa itu bisa menjadi penengah dalam memilah-milah kegiatan yang benar-benar bermanfaat dan bisa dirasakan masyarakat banyak di desa bukan malah sebaliknya,”tutur Syafi’i.

“Kami datang ke gedung wakil rakyat ini meminta kunjungan aparatur desa ke Lombok dibatalkan oleh para anggota dewan,”kata dia.

Apa indikator sehingga aparatur desa Aceh Tenggara harus bimtek atau kunker ke Lombok, padahal objek wisata disana tidak sesuai dengan kondisi rill yang ada di Kutacane.

Tak hanya itu, DPRK Aceh Tenggara khususnya komisi A agar mempertanyakan kepala desa dan meminta pakta integritas berapa banyak kepala desa yang menyetujui kegiatan studi banding atau kunker ke Lombok.

Kemudian dewan komisi A juga memanggil pihak pejabat dinas pemberdayaan masyarakat kute/desa (DPMK), para Camat, dan pengurus APDESI untuk dimintai keterangan atas kegiatan studi banding ke Lombok tersebut,”

Seraya meminta, kepada dewan di Aceh Tenggara bentuk panitia khusus (pansus) terkait kegiatan bimtek yang sudah dilakukan beberapa tahun ini dan kunjungan ke Lombok tersebut yang informasinya akan berangkat pada 22 hingga 25 Maret 2021. (val)