Gampong Yang Gelar Pilchiksung, Tak Dapat Cairkan Dana Desa

Harianrakyataceh.com – Gampong yang masa jabatan geuchik (Kades) nya berakhir pada bulan Maret maupun April 2021, pencairan dana desa tahap pertama tidak dapat dilakukan, kecuali gaji perangkat dan Bantuan Lansung Tunai (BLT) Covid-19. Seluruh gampong di Kabupaten Pidie Jaya penggunaan dana desa belum satupun yang diaudit Inspektorat setempat.

Pada tanggal 31 Maret 2021, sebanyak 89 gampong di Kabupaten Pidie Jaya akan menggelar Pilchiksung secara serentak, sebab gampong-gampong tersebut masa jabatan geuchiknya ada yang telah berakhir, akan berakhir akhir Maret dan bulan April 2021. Gampong-gampong itu jabatan geuchik akan di Plt kan ke Sekretaris Desa (Sekdes).

Hal itu dikatakan Kepala Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya, Jamian, M.Pd kepada Rakyat Aceh, Rabu (17/3) kemarin. Katanya, untuk menghindari persoalan kemudian hari, gampong yang masa jabatan geuchiknya akan berakhir hingga bulan April nanti, pencairan dana desa tahun 2021 tidak dapat dilakukan.

“Surat Edaran larangan pencairan dana desa bagi gampong yang masa jabatan geuchiknya akan berakhir atau gampong yang menggelar Pilchiksung serentak bulan ini, sudah diterbitkan. Pencairan ini dikecualikan untuk BLT dan gaji perangkat gampong,” kata Jamian.

Pencairan dana gampong bagi 89 gampong tersebut kembali dapat dilakukan setelah dilantik geuchik definitif hasil Pilchiksung yang dilaksanakan 31 Maret 2021 nanti. Dan selama belum dilantik geuchik definitif, jabatan geuchik akan di Plt kan ke Sekretaris Desa (Sekdes).

Jamian juga mengatakan, hingga saat ini Inspektorat Pidie Jaya belum mengaudit satupun dana desa di Kabupaten Pidie Jaya yang berjumlah 222 gampong. Alasannya, belum seluruh gampong menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana desa tahun 2020.

Disebutkan hingga kini ada beberapa gampong yang LPJ tahun 2020 belum diterima inspektorat. Karena kerja mengaudit penggunaan dana desa adalah berdasarkan LPJ yang disampaikan geuchik.

” Berdasarkan LPJ ini kita akan melakukan audit. Gampong-gampong yang hingga saat ini belum menyampaikan LPJ akan menjadi sasaran kami untuk kita audit secara menyeluruh. Logikanya, gampong yang telat menyerahkan LPJ pasti ada masalah di sana,” katanya.

Selain melakukan audit secara rutin, Inspektorat Pidie Jaya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa gampong. Pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Namun, hasil dari pemeriksaan tersebut sebut Jamian, telah dikeluarkan rekomendasi tindak lanjut kepada masing-masing geuchik. (san/rif)