HMI Kawal Kasus Proyek Pengamanan Pantai Cunda-Meuraksa

Harianrakyataceh.com – Ketua HMI Komisariat Hukum Unimal Cabang Lhokseumawe- Aceh Utara, Muhammad Fadli menyebutkan akan terus mengawal hingga tuntas kasus pembangunan pengamanan pantai Cunda-Meuraksa. Proyek memanfaatkan dana Otsus Kota Lhokseumawe, ditemukan kerugian negara mencapai Rp 4,9 miliar.

“Kami dari HMI Komisariat Hukum Unimal akan terus mengawal kasus dugaan proyek fiktif 4,9 Milyar ini hingga tuntas. Karena dari awal investigasi yang kami lakukan bersama dengan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) memang sangat besar indikasi korupsi di proyek tersebut. Alhamdulillah saat ini badan auditor resmi yaitu dari BPKP sudah menyampaikan hasil auditnya. Sesuai dengan dugaan kita selama ini, bahwa ada kerugian negara yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban,” kata M Fadli dalam keterangan pers diterima Rakyat Aceh, Sabtu (20/3).

Sebelumnya, ungkap M Fadli, Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya telah menyampaikan bahwa dari hasil audit, ditemukan adanya modus rekayasa proses lelang dan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak. Sehingga merugikan keuangan negara lebih dari 4,9 miliar.

“Sekarang kita hanya menunggu integritas dan keberanian dari Kajari Lhokseumawe untuk mengusut tuntas kasus ini. Bukti permulaan sudah ada. Tahap selanjutnya langsung ke penyidikan kejaksaan, dan kemudian langsung ditetapkan tersangka bagi yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut,” kata M Fadli lagi.

Menurut mantan Ketua BEM Fakultas Hukum Unimal ini, melakukan korupsi di tengah bencana alam baik bencana alam konvensional atau non konvensional bisa dijatuhkan hukuman mati.

Sambungnya, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan ‘Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sedangkan di dalam ayat (2) disebutkan ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. (ung/rif)