Gubernur Aceh : Peran Masyarakat Lebih Efektif Cegah Karhutla

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, bersama Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada, dan Pandam Iskandar Muda, Mayjen TNI Achmad Marzuki, memimpin rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan 2021 secara virtual yang diikuti Bupati/Walikota, Kapolres, serta Dandim se Aceh, di Ruang Vidcon Mapolda Aceh, Selasa (23/3/21). FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH

HARIANRAKYATACEH.COM – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menilai, peran dan keikut sertaan masyarakat secara dominan jauh lebih efektif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Aceh. Menurutnya, selama ini keterlibatan masyarakat untuk menanggulangi persoalan tersebut masih minim dibanding peran aparatur negara.

“Kalau budaya ini sudah terbangun (peran masyarakat) Insya Allah penanggulangan secara permanen tidak lagi mimpi. Karena begitu ada Karhutla langsung ditindaklanjuti,”ujar Nova Iriansyah, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla, yang digelar secara offline dan online, di Polda Aceh, Selasa, (23/3/2021).

Nova mengatakan, kolaborasi dan komunikasi yang baik antar berbagai unsur di pemerintahan dan masyarakat sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla secara cepat dan optimal. Selain itu, peran aparatur yang ditugaskan juga perlu terus dioptimalkan.

“Dengan TNI, Kepolisian, bahkan Kejaksaan ini menjadi tugas khusus, kita setiap tahun diingatkan pak presiden untuk berkoordinasi antar pihak. Dan ini sudah menjadi tugas prioritas para pihak di wilayah masing-masing,”kata Nova.

Gubernur menyebutkan,  Aceh memiliki lahan gambut seluas 338 ribu Hektar, dimana 150 ribu Ha di antaranya merupakan lahan budi daya yang tersebar di sepanjang pantai Barat-Selatan. Ia mengatakan, daerah tersebut rawan sekali terjadi kebakaran akibat
pembukaan lahan perkebunan oleh  masyarakat.

“Bahkan hal yang sama juga tidak mustahil dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan atau HTI,”ujar Nova.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, kata Gubernur, pihaknya terus mengoptimalkan tugas personil polisi hutan dan pengamanan
hutan dalam mendeteksi secara dini terjadinya pembakaran.

Pihaknya pun kini sudah berupaya untuk terus meningkatkan jumlah personil dengan cara mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat dapat membentuk Daerah operasi Manggala Agni di Aceh. Ia juga meminta Kementerian terkait untuk menginstruksikan perusahaan perkebunan agar melibatkan diri mencegah terjadinya Karhutla.

“Inilah yang merupakan salah satu tantangan kita bersama, yang mesti kita waspadai dan sikapi dengan cepat,”tutur Nova.
Dalam kesempatan tersebut, Nova mengapresiasi peran dan keterlibatan semua pihak yang sudah bekerja keras  mengontrol dan menanggulangi  Karhutla yang selama ini terjadi di Aceh.

“Insya Allah dengan kerja sama dan kolaborasi yang baik dari semua pihak, kita memohon kepada Allah Aceh dijauhkan dari kebakaran hutan dan lahan serta bencana lain,”ujar Nova.

Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Achmad Marzuki, mengatakan, berdasarkan instruksi presiden, upaya pencegahan harus diprioritaskan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, upaya tersebut dapat dioptimalkan jika peran masyarakat bisa lebih besar daripada personil TNI Polri.

“Seharusnya keterlibatan TNI-Polri 30 persen, masyarakat 70 persen. Tapi kenyataannya di lapangan terbalik, masih banyak keterlibatan Babinsa dan Babinkatibmas,”kata Marzuki.

Selain itu, ia juga meminta aparatur di lapangan, baik TNI Polri sampai perangkat desa, untuk terus mengedukasi masyarakat dan perusahaan tentang bahayanya kebakaran hutan baik secara kesehatan maupun ekonomi.

Sementara itu, Kapolda Aceh, Wahyu Widada, mengatakan, peran pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sangat penting dalam penanganan masalah tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberi dukungannya melalui pengadaan alat dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, kata Kapolda, perusahaan yang beroperasi di bidang kehutanan juga perlu menyiapkan SDM dan sarana prasarana untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya Karhutla. Peran serta perusahaan tersebut telah diatur dalam regulasi yang berlaku. Ia pun berharap Pemda dapat mengawal peran serta perusahaan-perusahaan tersebut.

“Ada beberapa upaya pencegahan yang sudah kita lakukan dari pihak kepolisian, yaitu, melakukan operasi taman nusa dua, operasi bina taruna seulawah, melakukan mapping penanganan Karhutla,”kata Wahyu.

Wahyu mengatakan, upaya pencegahan Karhutla juga dilakukan Kepolisian dan TNI melalui edukasi masyarakat, patroli dan pemadaman. Ia menyebutkan kegiatan edukasi selama tahun 2021 ini sudah dilakukan sebanyak 45.501 kali, sebanyak 127.262 kali untuk kegiatan patroli dan 548 kali melakukan pemadaman.

“Mari sama-sama kita memiliki kepekaan dan kepdulian untuk penangana Karhutla, ini adalah kepentingan anak cucu kita. Jangang sampai kita kehilangan hutam dan kehidupan ekosistem kehidupan di dalamnya. Jangan sampai anak cucu kita melihat harimau hanya dapat di youtube,”kata Wahyu.

Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla itu juga melibatkan unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung (BPDASHL), Basarnas, Telkom Aceh, dan BMKG. Rapat juga diikuti secara daring oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota, Polres dan kodim dari seluruh Aceh.

Rapat berlangsung dengan protokol kesehatan. Memakai masker dan menjaga jarak. (Ra)