Terkait Pilkada Aceh 2022, Ketua Dewan Sagoe PA Singkil Minta Pemerintah pusat komitmen Terhadap MoU Helsinki dan UUPA

HARIANRAKYATACEH.COM – Ketua dewan Sagoe pimpinan partai Aceh (PA), kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Sahyani Pohan meminta pemerintah pusat dalam hal ini presiden untuk serius dan berkomitmen dalam melaksankan perintah UU no 11 tahun 2006 agar pilkada dapat terlaksana tahun 2022.

Menurutnya pasca ditundanya seluruh tahapan pogram dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh tahun 2022 oleh KIP Aceh, membuat masyarakat kian sadar dan bersatu memperjuangkan nasib Aceh kedepan.

“Menurut saya UU no 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh adalah produk pemerintah pusat yang dipersembahkan secara khusus untuk Aceh pasca penandatangan damai antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM, sehingga melahirkan MoU Helsinki. “Kata Sahyani dalam keterangannya, Sabtu (17/4).

Maka dari itu, ia mengajak semua elemen khususnya eksekutif dan legislatif agar tidak diam dan terus memperjuangkan pilkada Aceh dapat terlaksana di tahun 2022, karena hal tersebut merupakan amanah dari UUPA. 

Menurutnya, perjuangan pilkada Aceh tahun 2022, poinnya kini ada di pusat, hal tersebut mengingat bahwa Gubernur tidak bisa menganggarkan uang karena tidak ada keputusan dari pemerintah pusat. 

“Untuk memperjuangkan itu semua, Kita minta dengan serius agar Pemerintah Aceh bersama Dewan Pimpinan Rakyat Aceh (DPRA) agar dapat mengkonsolidasikan semua pemangku kebijakan di Aceh, satu suara agar segera menghadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, “ujarnya. 

Lebih lanjut, kata Sahyani, pusat juga harus menjaga komitmen tersebut dikarenakan Pelaksanan pilkada 2022 adalah mengakomodir kepentingan masyarakat Aceh yang harus dihormati dan dihargai oleh pemerintah pusat. Sebagimana dalam UU nomor 11 tahun 2006, disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah , Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Walikota dilaksanakan oleh lima tahun sekali . 

Selain itu, kata Sahyani, Pilkada Aceh juga merupakan bagian komitmen bersama untuk menjaga dan merawat perdamaian yang telah berjalan selama 16 tahun, dengan harapan merealisasikan semua isi perjanjian perdamaian itu sendiri, sebagaimana yang telah di atur dalam UUPA termasuk melaksanakan pilkada di tahun 2022.

“Masalah kekhususan Aceh hendaknya pemerintah pusat jangan mengkebiri dan punya canda terhadap kekhususan Aceh. Kerena secara regulasi hukum Aceh memiliki UU tersendiri UUPA yang sangat kuat legitimasinya untuk menyelenggarakan pilkada Aceh tahun 2022 karena memiliki khusususan, “tegasnya