Refocusing masuk dalam Pembahasan Pansus LKPJ

HARIANRAKYATACEH.COM – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh hari ini senin, (18/4) memulai rapat perdana dengan agenda pemilihan ketua Pansus, terkait Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2020. 

Anggota Pansus LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2020, Yahdi Hasan mengatakan, semua laporan nantinya akan dilihat secara teliti terutama dari sisi keuangan. Menurutnya laporan dari LKPJ Gubernur kemarin memang masih ada terdapat kekurangan.

“Hari ini pansus LKPJ memulai rapat perdana dengan agenda pemilihan ketua. yang pasti nanti lebih jelasnya akan disampaikan, karena ini baru awal,” sebut Yahdi Hasan. 

Selain itu, kata Yahdi, anggota pansus juga nantinya akan mempertanyakan sejauh mana dana refocusing serta penggunaannya yang mencapai Rp 2 triliun lebih. “Kemana arah anggaran itu? Yang jelas kita mengharapkan pengunaan anggaran ini tepat sasaran. Termasuk Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan banyak hal lagi menjadi perhatian kita,” jelasnya. 

Dikatakan politisi Partai Aceh itu, pengunanan anggaran tersebut perlu diketahui sebab pemerintah merelokasi anggaran tersebut untuk COVID-19 tanpa ada persetujuan DPR Aceh.

“Sejauh mana mereka sudah melaksanakan. Kita menginginkan yang terbaik dan tidak mencurigai hal ini. Kita ingin melihat, kalau tujuannya untuk COVID-19, berarti tepat pengguna anggarannya,” kata anggota Komisi ll DPR Aceh tersebut.

 Menurut Yahdi, sejauh mana tahapan dilakukan 2020 kemarin, maka perlu diketahui dan evaluasi agar di tahun 2021 lebih baik lagi dalam setiap pengguna anggran tepat sasaran. “Lebih-lebih saat kami kemarin turun ke daerah, ada 11 item yang disampaikan masyarakat. Dimana hari ini sepinya sektor pariwisata, perhotelan akibat pandemi. Hari ini masyarat menginginkan, untuk peningkatan ekonomi melalui pertanian, perkebunan dan UMKM. Ini harus menjadi perhatian pemerintah Aceh,” ujarnya. 

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyelenggarakan rapat paripurna pembentukan anggota Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2020, Jumat (16/4/) lalu. 

Ketua DPRA, Dahlan Djamaluddin menyampaikan, pembentukan pansus LKPJ akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib DPRA.

“DPRA harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kerja dan program kegiatan di pelaksanaan daerah atau qanun, “kata Dahlan. (mar/min)