DPRK Gelar Paripurna Istimewa Peringati HUT Ke-816 Kota Banda Aceh

HARIANRAKYATACEH.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-816 Kota Banda Aceh yang jatuh pada hari ini, Kamis (22/4/2021).

Rapat berlangsung di ruang paripurna utama DPRK yang dimulai pada pukul 14.30 WIB dan dipimpin oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, didampingi Wakil Ketua I, Usman, dan Wakil Ketua II, Isnaini Husda. Rapat paripurna ini juga dihadiri Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, dan Wakil Wali Kota, Zainal Arifin. Selain itu juga dihadiri para forkopimda dan SKPK.

Peringatan HUT ke-816 Kota Banda Aceh ini digelar secara sederhana dengan pertimbangan masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Namun, hal itu tak mengurangi antusiasme para anggota dewan saat menggelar rapat paripurna. Seluruh anggota dewan juga memakai busana adat Aceh sehingga rapat paripurna ini terlihat semarak. Rapat juga berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan secara ketat.

Pada kesempatan itu Farid menyampaikan, peringatan hari jadi Kota Banda Aceh ini hendaknya dijadikan momentum untuk bermuhasabah, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri, serta memperbarui komitmen bersama dalam memberikan bakti dan karya nyata bagi pembangunan dan kemajuan Kota Banda Aceh ke arah yang lebih baik.

“Itu semua kita lakukan sebagai wujud implementasi dan ungkapan terima kasih, rasa syukur, dan kebanggaan kita pada kota yang telah menaungi dan memberikan penghidupan,” kata Farid saat menyampaikan sambutan.

Ia mengatakan, dalam perjalanan usia dan rentang sejarahnya yang relatif cukup panjang, Kota Banda Aceh telah mengalami banyak hal dan peristiwa seperti peperangan dan konflik yang berkepanjangan, serta bencana alam yang dahsyat.

Namun, Farid mengatakan musibah tersebut telah memberikan hikmah dan mau’izah yang sangat berharga. Musibah tersebut tidak melemahkan, bahkan menjadi motivasi dan memberi semangat untuk bangkit dan menjadi lebih baik.

Sejauh ini kata Farid, Pemerintah Kota Banda Aceh serta seluruh elemen masyarakat, telah berhasil membangun kembali kota ini menjadi kota yang lebih maju dan berkembang. Berbagai upaya rehabilitasi dan pembangunan kota yang bersifat fisik terus dilakukan, begitu juga di bidang sosial kemasyarakatan seperti peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kesadaran kehidupan beragama, serta peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan terhadap bencana.

“Seiring dengan capaian keberhasilan dan kemajuan pembangunan Kota Banda Aceh tersebut, kita telah pula meraih beberapa prestasi dan penghargaan, baik yang sifatnya lokal kedaerahan, maupun nasional dan bahkan internasional,” ujarnya.

Farid juga mengapresiasi pemerintah kota dan DPRK Banda Aceh yang telah melahirkan beberapa kebijakan strategis, seperti penyelenggaraan pendidikan diniyah yang tertuang dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020. Dengan adanya qanun ini, pemko memiliki dasar hukum atau wewenang untuk mengatur pendidikan dasar guna mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai islami.

“Selanjutnya kita juga mengapresiasi Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 12 kali secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019,” tutur Farid.

Lebih lanjut Farid menyampaikan, mewujudkan Banda Aceh menjadi kota yang gemilang dalam bingkai syariah adalah cita-cita yang luhur dan mulia. Untuk mewujudkannya tidaklah mudah karena ada berbagai tantangan yang silih berganti.

Demikian juga untuk mewujudkan kota yang maju dan modern, berbagai pembenahan dan kebijakan perlu terus dilakukan seperti peningkatan prasarana dan sarana umum yang menjadi kebutuhan vital masyarakat kota di antaranya pasar, distribusi air bersih dan sehat, serta pengaturan tata tertib lalu lintas dan perparkiran.

“Selain itu, penanganan masalah sampah, pusat-pusat pelayanan publik, pusat-pusat pelayanan kesehatan, pusat-pusat rehabilitasi sosial, serta berbagai sarana pendukung lainnya, perlu terus dibenahi dan ditangani secara lebih baik, profesional, dan berkelanjutan,” ujarnya.(ra)