Resmi Surati Gubernur Aceh Pilkada Serentak 2024, Ketua DPRK Bireuen Desak Mendagri Laksanakan Pemilihan Sesuai UUPA

HARIANRAKYATACEH.COM – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menegaskan kepada Pemerintah dalam bentuk surat resmi kepada Gubernur terkait Pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2024.

Surat dengan nomor 270/2416/OTDA tertanggal 16 April 2020 tersebut, ada dua point penting rujukan ditundanya Pilkada Aceh tahun 2022 virsi Mendagri, yaitu Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (3) dan (8) yang menyebutkan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 akan diadakan pemilihan pada bulan November 2024. Tujuan dilakukan pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 adalah untuk menjamin adanya sinergitas antara program Nasional dengan program Daerah dan Visi serta Misi Kepala Daerah terpilih. Selain itu, maksud pemilihan Kepala Daerah serentak adalah untuk evektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraannya.

Kemudian, mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, serta hasil koordinasi antara Pemerintah, komisi II DPR RI serta Komisi Pemilihan Umum RI sebagai Penyelenggara Pilkada dalam memaknai semua ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yang mengatur Pilkada Aceh, maka ditegaskan bahwa Pilkada Aceh akan dilaksanakan bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah lainnya pada tahun 2024.

Surat tersebut mengundang polemik dan kritikan pedas di kalangan para politisi Aceh. Salah satu politisi Partai Aceh (PA) dan juga selaku Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, S.Sos angkat bicara.

Ia menyatakan sikap dan mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap keputusan yang dianggap tidak menjaga dan tidak menghargai perjanjian (MoU Helsinki) antara pusat dengan Aceh.

“Mendagri harus menjaga dan menghargai butir-butir perjanjian yang tertuang dalam UUPA. Begitu juga terkait pelaksanaan Pilkada, Aceh memiliki keistimewaan dan ke khususan yang diakui. Tidak logis jika pemilihan Gubernur maupun Bupati/Walikota di serentakkan dengan daerah lain, ini bentuk ketidak adilan yang dirasakan masyarakat Aceh,” tegas Rusyidi kepada Rakyat Aceh via seluler, Jumat (23/4).

Rusyidi yang sering disapa Ceulangiek itu juga meminta kepada semua pihak untuk menghormati UUPA, karena ini merupakan bagian dari perjuangan bangsa Aceh.

“Pemerintah Aceh dan DPR Aceh atau pihak terkait lainnya harus serius memperjuangkan dan menjalankan semua butir-butir MoU Helsinki, termasuk pilkada 2022 harus tetap dilaksanakan. Kita harus menyuarakan dan menganggarkan anggaran untuk Pilkada tahun 2022 dalam APBA-P dan APBK-P. Ini tugas dan tanggung jawab moral kita dalam menjaga ke khususan Aceh yang sudah di perjuang oleh indatu terdahu,” ujar Ketua DPRK Bireuen.

Politisi Partai Aceh ini juga mengingatkan Pemerintah Pusat untuk serius menjaga perdamaian Aceh. Butir-butir UUPA yang telah disepakati antara RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 silam agar tidak diabaikan.

“Pemerintah pusat diminta tidak mengabaikan perjanjian MoU Helsinki. Semua butir harus direalisasikan agar perdamaian Aceh terus terjaga dan tidak menimbulkan masalah baru antara Aceh dan Pemerintah Pusat,” pinta Ceulangiek. (akh)