Jumpa Pers, AHY: Aceh Spesial, Kita Tidak Setuju Pilkada Diundur 2024

HARIANRAKYATACEH.COM – Disinggung saat jumpa Pers oleh seorang awak media terkait kebijakan Pilkada Aceh tahun 2022 sesuai UUPA yang ditunda Kemendagri RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki pandangan berdemokrasi yang baik.

“Sebenarnya sikap dan pandangan Partai Demokrat cukup jelas. Sejak awal, ada beberapa alasan utama mengapa mengekangi banyak sekali permasalahan yang bisa timbul jika Pilkada tidak digelar pada tahun 2022 dan tahun 2023. Jika Pilkada diundur, selama 2 tahun Pimpinan Daerah akan di tunjuk sebagai Penanggung Jawab (PJ). Padahal, konstitusi dan amanat reformasi semua Pemimpin Daerah harus dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan,” sebut AHY dihadapan insan Pers di Coffe Contana, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Sabtu (24/4) malam.

Secara etika, sebutnya, ketika ada pejabat yang tidak dipilih oleh rakyat namun memiliki otoritas memimpin selama 2 tahun lamanya. Maka segala bentuk kebijakan belum tentu melibatkan rakyat.

“Kalau ditanya sebenarnya kita gak setuju jika tidak ada pemilihan sama sekali di tahun 2022 dan saya tidak membicarakan ada sentuhan-sentuhan politik lainnya. Dari itu saja, sudah mengusik fundamental demokrasi terganggu karena pemimpin bukan pilihan rakyat secara langsung,” ujarnya.

Disebutkan, banyak faktor-faktor lain sebaiknya Pilkada tetap di selenggarakan tahun 2022. Tapi Partai Demokrat minoritas di parlemen.

“Kami hanya memiliki 54 kursi di DPR RI. Padahal segala bentuk rancangan undang-undang pada akhirnya diputuskan melalui mekanisme musyawarah, mufakat, atau voting. Dengan jumlah kursi yang sangat terbatas, maka kita sulit untuk mewarnai upaya pengambilan keputusan secara signifikan,” jelas mas AHY.

Oleh karena itu, AHY memohon kepada seluruh masyarakat mudah-mudahan kedepan kursi Demokrat bertambah, supaya bisa lebih banyak memperjuangkan harapan rakyat termasuk yang ada di Aceh.

“Saya tahu, di Aceh seharusnya Pilkada dilakukan di tahun 2022 sesuai UUPA. Kita juga masih terus mencoba untuk membahas permasalahan ini di tingkat Pusat karena bagaimanapun Aceh spesial punya undang-undang yang mengaturnya. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan yang akhirnya buruk terhadap situasi politik dan sosial di Aceh,” tegas anak kandung SBY ini. (akh)