Pemerintah Konsen Wujudkan Pemerataan Mutu Pendidikan di Seluruh Aceh

GUBERNUR ACEH NOVA IRIANSYAH

HARIANRAKYATACEH.COM – Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, menegaskan jika Pemerintah Aceh sangat konsen terhadap pemerataan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan di seluruh Aceh.

Karena itu, ia juga berharap dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan program tersebut. Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh saat menerima kunjungan Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sri Wahyuningsih, di Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat, (23/4/2021).

Gubernur Aceh Nova Iriansyah memantau penerapan protokol kesehatan Covid-19 di sejumlah sekolah di Banda Aceh, Kamis (7/1/2021). Kunjungan dilakukan Nova secara mendadak untuk melihat langsung ektifitas belajar-mengajar di tengah pandemi Covid-19. FOTO IST

Dalam pertemuan tersebut Gubernur didampingi istri yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri.

Nova menjelaskan, kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan di Aceh dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk jenjang SD dan SMP pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah kabupaten/kota. Sementara jenjang SMA sederajat kewenangannya berada di bawah pemerintah provinsi.

“Oleh sebab itu, kami terus membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan seluruh jenjang pendidikan dan seluruh sekolah di Aceh agar memiliki kualitas yang baik dan merata,” ujar Nova.

Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi Istri, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT dan Kadis Pendidikan, menerima audiensi Direktur Sekolah Dasar Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd beserta rombongan di Meuligoe Gubernur, Jumat (23/4/2021). FOTO IST

Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sri Wahyuningsih, menyampaikan, kedatangan pihaknya ke Aceh bertujuan untuk mendorong dan mengoptimalkan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kemudian, pihaknya juga mendorong agar setiap sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) dapat memaksimalkan keberadaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Ia berharap UKS di setiap sekolah benar-benar berjalan, sehingga menjadi wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat. Selanjutnya juga membentuk perilaku hidup sehat, yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan yang terbaik bagi setiap murid.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Nova berpesan agar, penerapan protokol kesehatan benar-benar dijalankan dengan ketat di lingkungan sekolah yang sudah menjalankan belajar tatap muka di masa pandemi. Ia berharap Kemendikbud memantau dan mengawasi secara ketat setiap sekolah yang ada.

Terkait optimalisasi keberadaan UKS, Nova mengatakan sejak dua tahun terakhir Pemerintah Aceh telah menggulirkan gerakan bersih, rapi, estetis dan hijau atau disingkat BEREH di seluruh sarana dan prasarana publik, termasuk sarana pendidikan.

“Gerakan ini sudah terwujud di seluruh kantor pemerintahan di bawah Pemerintah Aceh, kami juga menyasar gerakan ini ke sekolah-sekolah. Tujuan gerakan ini adalah untuk mewujudkan lingkungan bersih yang pada akhirnya akan menjaga kesehatan serta meningkatkan kinerja aparatur di kantor dan meningkatkan semangat murid saat belajar,” kata Nova.

Pengelolaan Pendidikan Terbebas dari Pungli

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk mengelola pendidikan secara baik dan terbebas dari pungutan liar atau pungli.

Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT bersama Irwasum POLRI, Komjen Pol Agung Maryoto, Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada dan Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Agung Makbul, memukul rapai pada Pembukaan FGD Pencegahan Pendidikan pada Layanan Pendidikan Sekolah Tingkat SMA, SMK dan PKLK di Aula Dinas pendidikan Aceh Banda Aceh, (29/03/21) FOTO AL AMIN

Dengan demikian diharapkan Aceh akan mampu melahirkan generasi muda yang cakap, religius, kreatif, inovatif, pekerja keras, berdaya saing tinggi serta memiliki karakter keacehan yang kental.

“Pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai kemandirian, kedaulatan dan martabat, sesuai tujuan negara. Karenanya, pemerintah selalu memberi perhatian besar terhadap pembangunan di bidang pendidikan,” kata Nova Iriansyah di Aula Dinas Pendidikan Aceh, beberapa waktu lalu.

Nova mengatakan, pemerintah mewajibkan pengalokasian dana bagi sektor pendidikan minimal 20 persen dari APBN serta dari APBD sebagaimana diamanahkan pada Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam menjalankan amanah tersebut, Pemerintah Aceh setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pendidikan tidak kurang dari 20 persen dari APBA. Dana itu diperuntukkan bagi program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Majelis Pendidikan Aceh dan dialokasikan dalam bentuk beasiswa dan dana transfer melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Komitmen memajukan pendidikan tersebut diwujudkan melalui program unggulan “Aceh Carong”. Program itu bertujuan menjadikan anak-anak Aceh mampu bersaing dan siap menghadapi dunia kerja serta mampu mengukir prestasi di tingkat nasional, regional dan global, melalui pendidikan yang berkualitas.

“Upaya merealisasikan visi, misi dan tujuan dimaksud harus didukung dengan pengelolaan layanan pendidikan yang transparan, kompeten, kredibel, taat hukum dan bebas pungli,” kata Nova.

Saat ini, pandemi covid–19 telah mengubah berbagai kebiasaan masyarakat, dan turut mempengaruhi aspek pendidikan. Karena itu, semua pihak dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi.

Selain itu dunia kerja abad 21 menuntut penyesuaian pengelolaan sekolah secara global yang tentu saja membutuhkan sistem tata kelola sekolah yang efisien dan efektif, di antaranya adalah pengelolaan keuangan sekolah.

Terkait Pungli, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.

“Dalam realisasi lapangan, tentu hal-hal detil menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan sekolah sehingga pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Nova.

Guru Unjung Tombak Peningkatan Kualitas Pendidikan

Menurut Gubernur Aceh, dunia pendidikan harus menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kebiasaan baru di masa pedemik COVID-19. Memaksimalkan pembelajaran secara virtual, mengoptimalkan pustaka digital, pelatihan secara daring dengan tetap berpedoman pada standar mutu yang telah ditetapkan.

“Selain itu kita mengajak semua organisasi guru seperti PGRI, IGI, JSDI, dan Kobar GB untuk saling bahu membahu meningkatkan kemapuan guru dalam penguasaan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung pembelajaran dalam masa COVID-19,” ujar Nova.

Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes memberikan arahan dan pembahasan penerapan program “BEREH” di Aula Dinas Pendidikan Aceh, Banda Aceh, Senin (18/1/2021). FOTO IST

Guru adalah komponen yang berhubungan langsung dengan siswa melalui proses PBM (proses belajar mengajar), sehingga guru menjadi ujung tombak peningkatan mutu pendidikan Aceh, kata gubernur.

“Saat ini guru kita sudah banyak berbuat, namun hasilnya masih belum mengembirakan. Guru harus tetap belajar sebelum dia mengajar. Guru harus memiliki motivasi sebelum memberikan motivasi kepada siswa. Guru menjadi panutan bagi siswa dan lingkungan sekolah. Insyallah dengan demikian pendidikan kita akan lebih baik lagi,” pesan Gubernur Aceh.

Guru Wajib Menguasai TIK

Para guru dituntut untuk menggunakan dan menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta dapat menyiapkan materi secara inovatif khususnya terkait pelaksanaan pembelajaran daring dan luring selama pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri MM. FOTO IST

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM saat memberikan sambutan pada pelatihan google workspace for education tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual di Banda Aceh, Jum’at 2 April 2021.

Dalam mendidik, lanjutnya, guru harus memiliki beberapa keterampilan dalam menghadapi perubahan yang serba cepat ini. Guru wajib memiliki keterampilan abad 21 yaitu kesabaran dan kegigihan, memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berpikir kreatif, serta manajemen dunia maya.

Alhudri meminta agar seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan dapat bahu membahu dan bergotong royong dalam memaksimalkan proses pembelajaran dalam situasi pandemi Covid-19.

“Kami memberi apresiasi kepada pengurus PGRI Aceh dan PGRI Smart Learning and Character Centre (SLCC) yang terus berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kapasitas guru ditengah masa pandemi,”ucapnya.

Alhudri, berkomitmen melakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi guru dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Aceh yaitu Program Unggulan Aceh Carong. (adv)