Larangan Mudik Idul Fitri 2021, Ini Alasannya

Forkopimda Aceh Barat saat menyimak pesan Presiden RI Joko Widodo. Meulaboh, Aceh Rabu (28/4).

HARIANRAKYATACEH.COM – Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota menyimak pesan Presiden RI H. Joko Widodo melalui Rapat koordinasi Kepala daerah seluruh Indonesia yang terlaksana secara virtual. 

Di Aceh Barat, secara virtual Forum koordinasi pimpinan daerah setempat, atau Forkopimda juga turut mengikuti pengarahan Presiden Jokowi, pada ruang rapat bupati setempat, Rabu (28/4).

Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini, kembali terjadi lonjakan kasus Covid -19 di seluruh dunia, khususnya di Negara India yang mana setiap harinya terjadi lonjakan kasus aktif mencapai 180 ribu kasus.

Menyikapi hal tersebut, tentu Indonesia harus juga tetap waspada. Apalagi baru-baru ini adanya eksodus warga India yang masuk menuju Indonesia. “Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang masuk Indonesia harus melalui pemeriksaan ketat terlebih dahulu, untuk menghindari masuknya virus Covid 19 dari negara luar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Jokowi meminta kepada semua kepala daerah baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten untuk terus meningkatkan kewaspadaan pada daerah masing-masing. Apabila di sinyalir ada kenaikan kasus aktif Covid 19 pada daerahnya, maka harus segera ditangani agar mampu menekan penyebaran dan menghindari lonjakan kasus aktif.

Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk waspada terhadap libur panjang dan mudik lebaran tahun ini karena bercermin dari pengalaman tahun lalu yang telah terjadi lonjakan kasus aktif Covid 19 signifikan di seluruh Indonesia, selama libur panjang dan mudik lebaran tahun lalu. “Oleh sebab itu, tahun ini kita sudah mengeluarkan Surat edaran terkait dengan larangan mudik,” pesan Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa kunci untuk menekan laju penyebaran Covid 19 ini adalah disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Menurutnya, Pemerintah daerah dibantu oleh Forkopimda dapat menekan kasus aktif di daerah dengan mengajak masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Selain menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, Jokowi juga menegaskan bahwa vaksinasi harus segera di lakukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang belum menerima vaksin. “Bulan Juli ini, rakyat yang sudah menerima vaksin bisa mencapai 70 juta jiwa,” targetnya.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Jokowi menjelaskan bahwa ekonomi secara nasional sudah mulai membaik, menurutnya ini bisa terjadi karena pemerintah mampu menekan penyebaran kasus Covid harian mulai dari pusat hingga daerah. “Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,5 persen sampai 5,5 persen pada tahun 2021,” sebutnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengajak kepada seluruh Kepala daerah mulai dari tingkat Kabupaten sampai Provinsi untuk fokus pembelanjaan APBD. “Perputaran uang di daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pembelanjaan APBD harus di segerakan baik belanja aparatur maupun belanja modal,” pintanya.

Jokowi juga meminta kepada Kepala daerah agar memberikan pelayanan, kemudahan, serta kecepatan terutama berkaitan dengan perizinan investasi. Daerah harus memberikan pelayanan prima terhadap berbagai investasi yang masuk baik yang berskala kecil maupun skala besar. Pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sangat terpengaruh dari investasi pihak swasta.

“Investasi bisa menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di daerah maupun sampai ke tingkat nasional,” cetusnya.(den/ril)