Ada 8 Standar Pendidikan Harus Diperbaiki Pemerintah Aceh, Cek Apa Saja

HARIANRAKYATACEH.COM – Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) tahun 2021 harus dijadikan momentum penting bagi Pemerintah Aceh harus memperbaiki delapan standar pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) H.Ali Basrah, S.Pd, MM, Kamis (29/4/2021).

Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) H.Ali Basrah, S.Pd, MM menyerahkan piala dan hadiah lomba lomba siswa pada 3 April 2020 di Dayah Nurul Islam Kecamatan Lawe Alas Agara

Menurutnya, tidak ada cara lain untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Aceh, yaitu pemerintah harus menerapkan standar pendidikan.

Ali Basrah kemudian merincikan bahwa
delapan standar yang harus di perbaiki tersebut yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

“Menurut saya standar pendidikan tersebut harus dipenuhi jika mengiginkan pendidikan kedepanya semakin lebih baik,” ucap mantan Kadis Pendidikan Aceh Tenggara itu.

Dia menuturkan, meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas di Aceh tentunya memiliki tolak ukur yang ada, di antaranya bisa dilihat berdasarkan nilai ujian nasional dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dia mengatakan mutu dan kualitas pendidikan di Aceh dengan usia yang sudah lumayan tua, seharusnya pendidikan di Aceh ini harus semakin maju, bagus dan baik. Tetapi menurutnya pendidikan di Aceh masih tertinggal dibandingkan dengan 34 provinsi yang ada di Indonesia.

“Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data statistik. Pada tahun 2009 dan 2019 kalo dilihat dari ujian nasional berada pada peringkat 28 dari 34 provinsi. Hal ini cukup tertinggal menurut saya,” tuturnya.

Dia menambahkan, sedangkan anggaran untuk pendidikan di Aceh sendiri saat ini sudah cukup besar, yaitu mencapai 20 persen.

Ali Basrah mengatakan, untuk memperbaiki pendidikan di Aceh diharapkan pemerintah dan Dinas Pendidikan menjadi ujung tombak pembangunan pendidikan. Caranya, dengan memperbaiki delapan standar dan realisasikan anggaran yang ada untuk memperbaikinya, kata Ali Basrah yang menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Aceh itu.

Dia mengatakan, memajukan pendidikan merupakan visi misi dari Gubernur Aceh yang sudah disusun dalam RPJM 2021.

Oleh sebab itu, mantan Wakil Bupati Aceh Tenggara ini juga mengajak, pada momen tanggal 2 Mei bertepatan pada Hardiknas, untuk sama-sama memperbaiki mutu serta kualitas pendidikan di Aceh.

“Mari kita perbaiki kelemahan, yang sudah bagus mari pertahankan, yang belum bagus menjadi tanggung jawab kita semua. Termasuk DPRA hadir bersama dengan pemerintah untuk mewujudkan pendidkan yang bermutu. Intinya pendidikan di Aceh harus maju,” ucapnya tegas.

Selain itu dia juga menyampaikan, terkait adanya wabah COVID-19 tidak menjadi kendala. Menurutnya di masa yang sulit ini tidak ada pilihan lain selain mempersiapkan dan menjalankannya dengan berbagai cara, daripada pendidikan tertinggal. Namun hal ini bukan hanya tugas dari gubernur dan bupati tapi tugas dari semua pihak, bagimanapun caranya siswa tetap bisa belajar dengan baik walaupun secara daring.

“Namun daring ini juga perlu ada pertimbangan apakah semua siswa memiliki handphone dan jaringanya. Jika belum maka harus mempersiapkan juga infrastruktur, maka inilah guna adanya anggaran tadi.”Demikian ujar Ali Basrah. (RA0)