Hadang Penyebaran Covid19, Warga Non KTP Aceh Dilarang Mudik ke Simeulue ‎

Rapat terbatas pembahasan pemberlakuan aturan prokes Covid19 Kabupaten Simeulue tentang Mudik Lebaran. Jumat (30/4). Ahmadi - HARIANRAKYATACEH.COM

HARIANRAKYATACEH.COM – Pemerintah Kabupaten Simeulue dan Satuan Tugas (Satgas) Covid19 setempat, gelar rapat terbatas untuk  membahas surat edaran Kasatgas Penanganan Covid19 RI, tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri tahun 1442 Hijriah.

‎Rapat terbatas yang dipimpin langsung Bupati Erli Hasyim selaku Ketum Satgas Covid19 Kabupaten Simeulue dihadiri Ahmadlyah Sekda Simeulue dan unsur SKPK serta unsur Forkopimda setempat yang terlibat dalam Satgas Covid19 diwilayah kepulauan itu, Jumat (30/4). 

“Berdasarkan surat Kasatgas Covid19 RI, maka Pemerintah Kabupaten Simeulue dan Satgas Kabupaten, juga menetapkan warga non KTP Aceh, dilarang mudik ke Simeulue, yang berlaku sejak tanggal 6-17 Mei 2021”, kata Bupati Erli Hasyim.

Dia juga menambahkan, ‎pihak Satgas Kabupaten Simeulue sedang mempersiapkan langkah-langkah tim satgas Covid19, aktifkan pos siaga di titik pelabuhan penyeberangan laut dan udara, serta perketat dan pertegas penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) dalam wilayah kepulauan Simeulue.

Warga non KTP Aceh bila akan masuk ke Simeulue, harus mengantongi sertifikat sehat bebas Covid19, sedangkan warga yang ber KTP Aceh hendak ke Simeulue juga harus melalui prosedur prokes secara ketat, yakni pengechekan kesehatan tidak terindikasi Covid19 dan bila nantinya ada indikasi tanda-tanda Covid19, maka dipulangkan ke asal perjalanannya.

Selain itu, untuk kelancaran arus transportasi laut dan udara sejak tanggal 6-17 tetap aktif‎, namun khusus untuk transportasi laut dibatasi mengangkut muatan barang maupun penumpang, hanya dibenarkan 50 persen untuk menghindari tidak terjadinya gangguan ekonomi.

“Artinya tidak ada kelonggaran khusus untuk warga umum non KTP Aceh, sedangkan untuk aparat negara harus menunjukan surat tugas dan ijin pimpinannya bila hendak keluar dan hendak masuk ke Simeulue yang juga dibuktikan dengan sertifikat bebas Covid19. Ekonomi harus lancar namun tetap dibatasi kuota penumpang hanya bisa mengangkut 50 persen”, imbuhnya.

Selain itu menjelang hari raya idul fitri, yang biasanya warga saling mengunjungi dan terjadi potensi titik kerumunan saat menjelang idul fitri maupun setelah idul fitri, maka pihak Pemerintah dan Satgas Covid19, intruksikan para Kades dan Camat di 10 Kecamatan untuk memberlakukan Prokes secara ketat dan larangan kegiatan yang memicu kerumunan. (ahi).