Potret Pendidikan Aceh

Zulfikar SE MSi Ketua PGRI Kota Banda Aceh

Oleh Ketua PGRI Kota Banda Aceh, Zulfikar SE MSi

HARI PENDIDIKAN NASIONAL yang jatuh  pada tanggal 2 Mei ini telah kita peringati dan rayakan diseluruh tanah air. Kegiatan even Nasional ini tidak hanya seremonial belaka, akan tetapi bagaimana kita merenungi dan introspeksi apakah situasi pendidikan saat ini sudah sesuai dengan impian, harapan, cita-cita tokoh pendidikan Ki Hadjar Dewantara?

Hal ini penting untuk di refleksikan kembali guna mendapatkan kembali konsep dasar pendidikan yang ditanam oleh bapak Pendidikan Nasional yang telah diwariskan kepada bangsa ini. Perjuangan besar  yang telah diakukan oleh bapak Kihajar Dewantara ditetapkan melalui kepres no. 316 tahun 1959, merupakan pengakuan dan penghargaan negara terhadap perjuangan dan jasa guru besar kita dalam memetakan pendidikan nasional.

Jika melihat kondisi pendidikan Aceh saat ini dari sisi angka statistik secara kuantitas memang mengembirakan. Kita bisa melihat capaian yang luar biasa dalam kesempatan akses pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat di propinsi ujung Sumatra. Sejarah telah menunjukan bahkan pemerintah Aceh sangat serius untuk membangun pendidikan Aceh dengan dibangun nya tiga sekolah unggul pada masa gubernur Samsuddin Mahmud, saat itu berdiri sekolah Unggul Bidang Sains SMA Modal Bangsa , kedua sekolah Olahraga Tunas Bangsa ( Sma Negeri 9 Banda Aceh)  dan ketiga Sekolah Unggulan bidang keagamaan MAS RIAB (Aceh Besar) dengan tujuan melahirkan putra-putri Aceh yang hebat sebagai pengganti estafet kepemimpinan aceh kedepan yang berwawasan tekhnologi sains, memiliki ketahanan fisik, dan pemahaman agama, karakter serta akhlak mulia, yang kemudian cikal bakal lahirnya sekolah boarding/berasrama di berbagai wilayah aceh.

Era Gubernur Irwandi Yusuf ide dan gagasan tersebut terus dikembangkan dengan konsep Pendidikan Aceh Carong, Aceh Teuga dan Aceh Meuadap,  dengan harapan pendidikan akan lebih maju dan terus bersaing dengan propinsi lainnya diseluruh Indonesia serta dunia internasional.

Meskipun demikian, jika mengacu pada frasa tujuan bernegara dalam konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka kenyataan pencapaian tujuan itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Aceh adalah daerah memiliki keistemewan dalam bidang pendidikan sudah seharusnya memperbaiki mutu Pendidikan, dengan sinergisitas dua perguruan tinggi yang hebat, yaitu Unsyiah dan UIN Ar-raniry ditambah dengan keberadaan majelis Pendidikan Aceh, Organisasi Guru (PGRI) serta alokasi anggaran yang cukup memadai untuk meraih capaian tersebut.

Untuk bidang kekhususan pendidikan seharusnya Aceh juga memiliki kurikulum tersendiri yang sudah pernah di louching pada masa kepemimpinan Syaridin, S.Pd., M.Pd saat menjabat Kadis Pendidikan Aceh, namun sayang keberadaan dan kelanjutan dari kurikulum tersebut belum digunakan di sekolah-sekolah sampai saat ini

Keresahan Masyarakat.

Mencermati hasil penilaian nasional tentang urutan mutu Pendidikan aceh yang masih jauh dari rata-rata nasional ini menyebabkan masyarakat gelisah dan kurang kepercayaan pada pemerintah dalam mengelola Pendidikan dari tahun ke tahun. Posisi Pendidikan Aceh belum aman juga belum menggembirakan malah di bawah Papua, mungkinkah seperti itu atau benarkah hasil capaian mutu Pendidikan Aceh yang digambarkan.

Beberapa waktu yang lalu, Dinas Pendidikan Aceh menyampaikan kabar gembira bahwa tahun pelajaran 2020/2021 siswa dari berbagai sekolah (SMA sederajat) lulus dan iterima di berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia yang mencapai kurang lebih 2800 orang. Ini membuat posisi Aceh berada pada peringkat ke 4 Nasional dalam meluluskan siswa melalui jalur SNMPTN.

Pada sisi lain, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof. Unifah Rosyidi mengungkapkan nyaris setiap hari para guru terpaksa mendengarkan pernyataan yang meresahkan dari pihak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Padahal kata beliau, semasa pandemic covid-19 merupakan kondisi yang sangat berat dan menjadi tantangan sendiri termasuk dunia Pendidikan. Itu sebabnya ketua PB PGRI meminta pihak kemendikbud tak lagi melontarkan pernyataan yang membuat guru tidak nyaman. Beberapa informasi merisaukan itu dicontohkan Unifah, diantaranya soal pemberian tunjangan profesi guru, dan rekrutmen guru untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sering sekali guru dijadikan beban, bahkan hampir setiap hari mendengar pernyataan yang tidak nyaman dari kemendikbud. Misalnya ada tunjangn profesi guru yang dibayarkan pada guru yang berprestasi. Seharusnya kemendikbud fokus menyusun mekanisme agar pembelajaran berlangsung efektif ditengah situasi sulit seperti ini.

PGRI selalu mengingatkan kemendikbud untuk tidak membuat pernyataan kontrovesial dan meresahkan para guru. Menyambut hari Pendidikan nasional tahun ini marilah bersama terus kita luruskan biduk Pendidikan Aceh agar kembali sesuai dengan arah yang telah ditunjukkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hadjar sudah mengajarkan orientasi bangsa yang sangat jelas dan futuristic, melihat jauh kedepan. Sehingga pendidikan kita mengalami kemunduran. Kemunduran Pendidikan karena guru terlalu dibebani dan sibuk membahas masalah-masalah administrasi mulai dari kurikulum, penggunaan anggaran, sistem evaluasi dan kalkulasi, dana bantuan sekolah lainnya.

Guru-guru Aceh sangat mengharapkan perhatian yang serius pada pemerintah Aceh untuk mewujudkan Aceh Carong dengan peningkatan kompetensi guru yang berkelanjutan serta pemberian penghasilan tambahan kerja bagi guru. Sudah sepatutnya dapat disejajarkan dengan ASN lainnya.

Disamping itu persoalan sertifikasi guru yang belum dinikmati oleh semua pendidik walaupun sudah memiliki sertifikat pendidik dikarenakan tidak terpenuhinya beban kerja 24 jam/minggu. Guru sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi beban kerja tambahan termasuk mengajar di sekolah-sekolah lainnya yang sederajat, namun belum mencukupi 24 jam/minggu. Kita berharap pada pemerintah (kemendikbud) supaya perlu juga dipikirkan bagi guru yang belum terpenuhi beban kerja 24 jam/minggu tetap diberikan tunjangan sertifikasi sesuai dengan jam yang diampu pada sekolah tempat guru tersebut mengajar. Belum semua guru status PNS mengikuti program PPG aibat gagal dalam memngikuti uji kompetensi guna mendapatkan sertifikat pendidik atau menjadi guru professional. Seharusnya Dinas Pendidikan melalui cabang Dinas diberbagai wilayah memprioritaskan peningkatan kompetensi keilmuan, pedagogic, kepribadian dan profesional, serta pemahaman literasi numerik dan budaya.

Persoalan lainnya yang timbul guru non sertifikasi dulunya mendapat tunjangan tambahan penghasilan (tamsil) 250 ribu perbulan yang diberikan oleh pemerintah pusat tanpa ada persyaratan beban kerja 24 jam. Pada kenyataan tidak semua guru non sertifikasi di berbagai sekolah tidak medapatkan tunjangan tersebut karena beban kerja yang diampu belum mencapai 24 jam perminggu. Padahal selama ini guru sangat bersyukur mendapat tunjangan tambahan bagi mereka-mereka yang belum mendapatkan sertifikat pendidik. Lagi-lagi guru merasa diperlakukan tidak adil. 

Harapannya kepada pemerintah pusat dan daerah untuk lebih peduli dan serius kepada guru-guru dengan tidak mengurangi hak-hak yang seharusnya mereka terima dikarenakan regulasi aturan yang selalu berubah-ubah.