22 Tahun Tragedi Simpang KKA Pemerintah Masih Abaikan Nasib Korban

FK3T-SP.KKA bersama K2HAU dan FAS mengajak publik untuk kembali mengingat 3 Mei 2021 sebagai peristiwa Pelanggaran HAM berat Simpang KKA, Aceh Utara sudah memasuki dua dekade. FOR RAKYAT ACEH

HARIANRAKYATACEH.COM – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terkesan kurang peduli terhadap nasib korban dan keluarga korban tragedi Simpang KKA, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Pasalnya, telah puluhan tahun tragedy terjadi, hingga saat ini sikap Pemerintah terus ingkar untuk memenuhi keadilan bagi para korban dan keluarganya.
Apalagi, hingga memasuki 22 tahun peringatan tragedi Simpang KKA pada Senin (3/5), belum tersentuh perhatian Pemerintah untuk menuntaskan persoalan pelanggaran HAM di Aceh.

Untuk mengenang 22 tahun tragedi Simpang KKA itu, Forum Komunikasi Korban dan Keluarga Korban Tragedi Simpang KKA (FK3T-SP.KKA) bersama Komunitas Korban Pelnggaran HAM Aceh Utara ( K2HAU ) dan Forum Aneuk Syuhada Daerah I ( FAS ) mengajak publik untuk kembali mengingat 3 Mei 2021 sebagai peristiwa Pelanggaran HAM berat Simpang KKA, Aceh Utara sudah memasuki dua dekade.

Kegiatan peringatan hanya doa bersama dan menampakkan foto korban pembantaian didepan tugu Tragedi Simpang KKA oleh beberapa orang korban.

Murtala, Koordinator FK3T-SP.KKA didampingi Muhammad Laina Ka.Humas K2HAU dan Mulyadi Idris Ketua FAS Daerah I, menyampaikan, mengenang peristiwa ini bukan hanya mengingat sejarah kelam.

Kondisi ini meninggalkan luka traumatis yang mendalam pada diri korban dan semakin mempertebal rasa ketidak peracayaan korban terhadap Pemerintah.

“Perlu diingatkan kembali bahwa peristiwa Simpang KKA bermula dari kekerasan aparat TNI pada Senin, 3 Mei 1999 yang terjadi di Simpang KKA, Aceh Utara, tepatnya pukul 12.30 WIB di sebuah persimpangan jalan menuju ke pabrik PT.Kertas Kraf Aceh (PT.KKA) Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara,Aceh Utara, yang menjadi saksi saat pasukan militer menembaki warga sedang berunjuk rasa memprotes insiden beberapa hari sebelumnya,”ungkapnya dalam relisnya kepada Rakyat Aceh kemarin.

Disebutkan, peristiwa itu mengakibatkan 21 orang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Namun, 26 Juni 2016 lalu, Komnas HAM telah selesai melakukan penyelidikan projustisia dan dinyatakan adanya dugaan Pelanggaran HAM berat, sayangnya sampai sekarang bahkan detik ini belum ada pelaku yang ditangkap dan diadili atas peristiwa ini.

“Kami mendengar bahwa antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM hingga 28 Desember 2018 lalu, Komnas HAM menyerahkan kembali 9 berkas penyelidikan setelah sebelumnya dikembalikan. Kejaksaan Agung kerap kali menggunakan alasan-alasan formalis-normatik dan tanpa suatu kebaruan petunjuk.

Tarik ulur berkas penyelidikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung merupakan sebuah ego sektoral yang disayangkan, mengingat dua lembaga ini diberikan tugas dalam penuntasan kasus Pelanggaran HAM berat sesuai dengan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,”tegasnya.

Disisi lain, dikatakan, kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sebagai salah satu upaya alternatif untuk melakukan pengungkapan kebenaran dan juga pemulihan korban dan keluarga korban juga masih mengalami hambatan, baik di level Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Karenanya FK3T-SP.KKA, K2HAU dan FAS mendesak Presiden Joko Widodo segera melakukan penyelesaian Pelanggaran HAM berat dan memberikan pengakuan atas mekanisme KKR Aceh yang telah disepakati pada MoU Helsinki.

Mendorong Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyidikan atas hasil laporan penyeledikan Komnas HAM. Sebagai bentuk realisasi janji pada masa pencalonan Presiden dan komitmen pada forum Internasional.

Kemudian Presiden Joko Widodo harus segera memperkuat tugas pokok dan fungsi KKR Aceh agar keadilan bagi masyarakat Aceh bisa diakses lebih optimal oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat di Aceh khususnya untuk dimensi pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, anggaran untuk kinerja KKR Aceh juga penting untuk dirancang supaya kinerja KKR Aceh dalam mengawal keadilan transisi di Aceh bisa dilaksanakan secara maksimal.

Selanjutnya Pemerintah Aceh diminta memberikan dukungan penuh kepada KKR Aceh secara politis dan teknis untuk menunjukkan bahwa Aceh memang peduli terhadap situasi pemenuhan bagi korban dugaan Pelanggaran HAM berat di Aceh. (arm/min)