Penutupan Objek Wisata Bate Iliek Bireuen Dianggap Merugikan Masyarakat

HARIANRAKYATACEH.COM – Pasca penutupan seluruh objek wisata sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 yang dilakukan tim gabungan Polres, Koramil serta jajaran Polsek seluruh kecamatan lingkungan Kabupaten Bireuen, mendapat sorotan dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat.

Salah seorang mahasiswa aktif dalam berorganisasi dan juga merupakan aktor orasi demonstrasi di Bireuen, Muhammad Arif Ibrahim, angkat bicara.

Menurutnya, penutupan terhadap objek wisata yang ada di Bireuen, khusunya di Bate Iliek adalah sebuah tindakan yang cukup merugikan masyarakat sebagai pelaku wisata.

“Pada dasarnya, memang kita mempunyai kewajiban untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Namun langkah yang dilakukan pihak terkait dengan mengerahkan cukup banyak anggota kepolisian guna mengamankan objek wisata, membuat masyarakat ketakutan. Bagaimana tidak, selain beberapa mobil dinas polisi yang terparkir di objek tersebut, ada juga pembatas yang menutup area objek wisata Bate Iliek Bireuen,” ujar Arif kepada Rakyat Aceh, Rabu (19/5).

Mungkin suasana semacam ini, sebutnya, bagi sebagian orang menjadi traumatik sejarah konflik Aceh. Di lain sisi, seharusnya pemerintah tidak perlu mengambil tindakan yang melahirkan stigma negatif masyarakat terhadap pihak kepolisian dan pemerintahan. Bagaimanapun masyarakat pelaku wisata sudah menanti-nanti hari dimana semua dagangannya diburu oleh para wisatawan. Jauh-jauh hari masyarakat sudah mulai berbelanja untuk menyediakan barang dagangan sebagai satu-satunya mata pencarian pelaku wisata, inilah yang harus diperhatikan.

“Jika memang ingin memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, maka regulasi harus dijalankan dengan secara adil, tidak pilih tempat. Banyak hal yang harus diperhatikan dan dilakukan pemerintah untuk penutupan objek wisata, seperti menerapkan aturan untuk tempat wisata hanya boleh dikunjungi oleh wisatawan lokal saja. Pembatasan jumlah wisatawanpun dapat diakukan, bukan dengan menutup secara total,” pungkas mahasiswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan sarjana di Yogyakarta ini.

Ia menyebutkan, pihak terkait harus bertanggungjawab dan mempertimbangkan kembali keputusan-keputusan yang akan dijalankan nantinya demi kesejahteraan masyarakat. Padahal, terobosan yang dilakukan sebelumnya dapat menjadi bukti kepedulian Pemkab terhadap tempat wisata, berupa pembentukan duta wisata yang menghabiskan biaya puluhan, bahkan ratusan juta rupiah.

“Seharusnya, duta wisata Bireuen harus memberi pandangannya terhadap dilematis yang terjadi ditengah masyarakat pelaku wisata. Sudah terlalu lama duta wisata tidak muncul ditengah persoalan pariwisata yang ada di Kabupaten Bireuen,” tegas aktivis yang sering membuat jengkel pihak pengambil kebijakan disaat aksi demo terjadi. (akh)