BPKK dan PU Pidie Jaya Rebutan Kelola Alat Berat

HARIANRAKYATACEH.COM – Pengelolaan puluhan alat berat yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya masih terjadi tarik menarik antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) setempat.

Pasalnya, hingga kini, puluhan alat berat yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pidie Jaya itu masih dikelola oleh Bidang Aset pada BPKK dan pungutan PAD dari penyewaan alat berat itu juga masih dilakukan SKPK itu. Padahal, Bupati Pidie Jaya telah menerbitkan Perbup pembentukan UPTD pengelolaan alat berat itu, di bawah Dinas PU.

Alat berat yang merupakan aset Pemkab Pidie Jaya itu terdiri dari, enam unit dump truck, satu unit tangki air, tronton dua unit, water tangker satu unit, handtrctot satu unit. Berikutnya, delapan unit excavator, lima unit buldozer, tiga unit grader, aspal finisher satu unit, tiga unit vibrator compector, dan satu unit penumatic tire roller.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pidie Jaya, Rijal Fikar mengatakan, pengelolaan alat berat yang semula dikelola Dinas PU kemudian dialihkan pengelolaan ke BPKK, pengelolaannya rencana akan dikembalikan ke PU awal tahun 2021 dengan dibentuk UPTD.

Perbup pembentukan UPTD pengelolaan alat berat itu sudah diterbitkan jauh hari pada akhir tahun 2020 lalu. Namu, hingga kini kata dia, alat berat itu masih dikelola oleh bidang aset pada BPKK dan belum diserahkan ke pihaknya.

“Aset (alat berat) berdadarkan SK Bupati dikembalikan ke PU (UPTD), tapi sampai sekarang mereka (bidang aset) belum menyerahkan alat berat tersebut kepada kami,” kata Rizal, Senin (24/5) kemarin.

Dia mengaku tak tahu alasan Bidang Aset pada BPKK Pidie Jaya yang belum mau menyerahkan alat berat tersebut kepada pihaknya meski Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pengelolaan alat berat tersebut sudah ada dan dikelola oleh UPTD PU.

Rijal Fikar juga mengaku sudah pernah menanyakan ke BPKK dalam hal ini bidang aset terkait waktu penyerahan kembali aset itu ke PU. Tetapi Kabid aset memintanya untuk menunggu tanpa dijelaskan apa yang harus ditunggu.

” Sudah pernah saya menanyakan ke BPKK. Tunggu dulu kata mereka, tapi tak tahu apa yang harus ditunggu saya juga tidak tahu. Padahal Perbup dan SK Bupati sudah ada. Untuk lebih jelas coba ditanyakan ke Bustamian, atau coba ditanyakan ke Pak Sekda,” imbuhnya.

Dikomfirmasi terpisah, Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), M Diwarsyah melalui Kepala Bidang Aset, Bustamian mengatakan, hingga kini pengelolaan alat beray itu masih dikuasai pihaknya dan belum dilimpahkan ke PU.

Bustamian juga mangatakan bahwa SK Bupati untuk aset itu dialihkan ke PU belum keluar. Sehingga pungutan PAD dari hasil penyewaan alat berat itu masih dilakukan pihaknya.

” Alat berat itu hingga kini masih dikelola oleh BPKK dan Belum dilimpahkan ke PU. Dan SK Bupati terkait pengalihan alat berat itupun belum keluar,” ujar dia.

Terkait tolak tarik pengelolaan alat berat yang menjadi salah satu sumber PAD Pidie Jaya itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Jaya, Ir. Jailani Beuramat menjelaskan bahwa, dikarenakan pejabat UPTD belum dilantik, maka pengelolaan aset daerah masih dikelola oleh bidang Aset pada BPKK.

” UPTD sudah ada, tetapi pejabatnya belum dilantik. Sebelum dilantik, untuk sementara aset daerah masih dikelola BPKK. Nanti setelah pejabat UPTD dilantik, baru akan ditindak lanjuti,” terang Jailani. (San).