Sestama BSSN Syahrul Mubarak : Aceh Sudah Punya Tanda Tangan Elektronik

Kerjasama Tanda tangan elektronik BSSN Pusat dengan Kominsa atasnama Pemerintah Aceh di Banda Aceh. Jumat 11 Juni 2021

HARIANRAKYATACEH.COM | Banda Aceh (RA) Sekretaris Utama Badan (Sestama) Badan Siber dan Sandi Negara, Syahrul Mubarak mengatakan tanda tangan elektronik merupakan langkah maju dalam sebuah sistem percepatan kerja baik di pemerintahan Aceh maupun lembaga swasta.

Keunggulan selain penjaminan keamanan informasi adalah antara lain efisiensi kerja birokrasi dan penggunaan sumber daya serta menjadikan layanan publik lebij cepat, akurat, dan akuntabel.

Demikian dikatakan Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak,
pada acara penyelenggaraan asistensi teknis layanan sertifikat elektronik di Pemerintah Aceh dan sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama implememtasi sertifikat elektronik Pemerintah Aceh oleh balai sertifikat elektronik Badan Siber dan Sandi Negara di Banda Aceh, Jumat 11 Juni 2021.

Kerjasama ini kata Mubarak
sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dimana penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyelenggarakan secara andal danbertanggungjawab.

Untuk menjamin berlangsungnya sistem elektronik, ini dibutuhkan dukungan keamanan yang prima, salah satunya harus dapat melindungi ketersediaan sarana, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam sistem elektronik tersebut.

Keberadaan sertifikat elektronik diharapkan dapat menjadi sarana dalam penjaminan keabsahan dan keutuhan dokumen elektronik, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Gubernur Aceh diwakili Asisten III Iskandar mengatakan informasi kegiatan pemerintah daerah harus sampai ke masyarakat dan perlu kerja keras lagi agar dapat optimal.

Perkembangan teknologi yang semakin maju justru harus diikuti sehigga tidak tergilas dengan informasi yang begitu cepat diketahui seluruh dunia.

‘Kami menyampaikan terima kasih kepada BSSN atas kerjasama ini’, ujar gubernur

Kadis Kominfo dan Persandian Aceh Marwan Nusuf mengatakan terkait pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Aceh Dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber Dan Sandi Negara. Peran Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh pada implementasi sertifikat elektronik ini sebagai otoritas pendaftaran (OP) bagi seluruh pengguna/pemakai (user) tanda tangan elektronik.

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh yang nantinya akan mengeluarkan rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik bagi seluruh ASN Pemerintah Aceh kepada penyedia/ penerbit layanan sertifikat elektronik yaitu Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber Dan Sandi Nepenja

Untuk aplikasi pilot projek dari implementasi sertifikat elektronik di Pemerintah Aceh, Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Aceh mengawali dengan aplikasi PPID Aceh, yaitu aplikasi permohonan penyedia informasi publik. seperti kita ketahui informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya.

Kegiatan pengamanan informasi yang salah satunya melalui menyematan tanda tangan elektronik telah sesuai dengan amanah peraturan perundangan-undangan, mulai dari UU no.11 tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya serta mengimplementasikan perpres no 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe).
Setelah penandatanganan permohonan kerjasama ini, akan ada sejumlah aplikasi lain yang akan menggunakan sertifikat elektronik seperti aplikasi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) serta aplikasi dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang telah berkoordinasi kepada kami terkait penggunaan sertifikat elektronik.

Kami berharap kepada SKPA lain yang mempunyai sistem informasi juga dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh selaku Otoritas Pendaftaran Sertifikat Elektronik. selain itu untuk regulasi implementasi sertifikat elektronik di pemerintah Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh telah menyusun peraturan gubernur tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan draft tersebut juga telah dikirimkan ke Kemendagri dan Insya Allah bulan ini sudah terbit, kata Marwan Nusuf. (imj)