Kemiskinan di Aceh Sempat Jadi Perhatian Presiden Jokowi, Pospera Aceh: Rakyat Sudah Muak Perilaku Pejabat Koruptif

Banda Aceh (RA) – ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA), Fakrurazi menyambut baik kerja-kerja KPK dalam memeriksa sejumlah pejabat di Aceh pekan lalu.

kata Fakrurazi, sebelum KPK melakukan penyelidikan, kondisi Aceh sudah menjadi perhatian serius presiden Jokowi. Saat itu Jokowi menekankan agar Gubernur beserta Bupati/Walikota agar lebih fokus pada program pengentasan kemiskinan.

“Namun sepertinya hal tersebut tidak dipahami dengan baik oleh para pejabat di Aceh, termasuk mereka para bupati dan walikota yang juga harus bertanggung jawab mengenai kondisi Aceh saat ini, “Jelasnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (29/6).

Lebih lanjut kata Fakrurazi, Kehadiran KPK memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh ditengah perilaku koruptif yang dilakukan oknum pejabat di Aceh. Sehingga membuat masyarakat semakin muak dan marah.

Menurut amatannya pihaknya selama ini, pemerintahan Aceh terkesan sangat elitis dan tidak humanis. Ditambah lagi pengelola anggaran yang tak efektif dan efisien. Sehingga banyak pihak menilai tak membawa efek serta manfaat yang besar kepada rakyat Aceh. Padahal sebutnya, dana otsus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Aceh dari tahun 2008 – 2021 total penerimaan mencapai Rp 88,2 triliun.

“Sehingga wajar jika publik bertanya seserius apa pemerintah Aceh saat ini bekerja untuk rakyat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, “tuturnya.

Dari semua itu, lanjutnya, diperparah dengan isu indikasi korupsi yang akhirnya membuat penegak hukum turun tangan khususnya KPK RI untuk melakukan penyelidikan guna mengusut perihal tersebut.

“Kita harapkan para oknum pejabat ini dapat dibabat habis dan akan menjadi efek jera. kepada pejabat-pejabat yang korupsi agar dihukum dengan seberat-beratnya. Dan kita berharap agar KPK RI juga mengusut indikasi korupsi secara tuntas, “ujarnya.