Pemkab Tamiang Larang Jual BBM Eceran di Pertokoan

Inilah salah satu lokasi yang dilarang bagi pedagang berjualan bbm eceran oleh Pemkab Aceh Tamiang, di Jalan Cut Nyak Dhien, depan Pajak Pagi Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Selasa (6/7). DEDE/RAKYAT ACEH

HARIANRAKYATACEH.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang melarang para pedagang berjualan bahan bakar minyak (bbm) eceran termasuk Pertamini. Larangan ini mulai berlaku tanggal 30 Juni 2021 sejak dikeluarkannya surat peringatan Nomor: 300/3191 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tamiang, Asra.

“Adapun wilayah yang dilarang berjualan minyak Pertamini dan eceran dalam kemasan jerigen/botol adalah di pusat Kota Kuala Simpang,” demikian bunyi surat tersebut yang diterima Rakyat Aceh.

Surat peringatan ini merupakan tindaklanjut imbauan kepada pedagang yang masih melakukan transaksi jual beli bbm secara eceran, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, akan ditertibkan dan diambil tindakan tegas.

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk melakukan tindakan penyitaan barang tersebut jika ada pedagang yang masih nekat berjualan bbm eceran.
“Surat peringatan ini berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8/2014 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan PKLpedagang kali lima (PKL). Kepada Satpol PP diperintahkan untuk melakukan penyitaan barang bila pedagang kedapatan melanggar,” tegas surat Sekdakab Atam tersebut.

Kebijakan tidak populer Pemkab Aceh Tamiang ini pun langsung menuai sorotan. Di antaranya dari aktivis mahasiswa hingga DPRK.

“Apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang saat ini adalah bentuk penekanan terhadap masyarakat kecil, khususnya pedagang. Ini telah mengangkangi dan mengabaikan instruksi Presiden tentang pemulihan ekonomi,” kata Angga, mahasiswa Unsam Langsa.

Angga mencontohkan, daerah lain yang kota-nya lebih besar dari Kuala Simpang saja tidak ada mengeluarkan kebijakan seperti itu. Dia menilai apa yang dilakukan pemkab Aceh Tamiang tidak mempunyai dasar alasan yang kuat.

“Terkesan seperti dipaksakan, tanpa melakukan observasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan aturan,” ucap Angga yang mengaku putra asli Aceh Tamiang.

Wakil Ketua II DPRK Aceh Tamiang Muhammad Nur juga menanggapi soal aturan khusus tersebut. Harusnya, kata dia, ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat karena mungkin usaha itu sudah menjadi mata pencarian mereka. Terkait hal ini juga pihak dewan akan memanggil pihak eksekutif untuk meminta penjelasan.

“Nanti kita minta Komisi yang membidangi tentang ini segera memanggil pemda, apa urgensinya membuat peraturan itu kepada pedagang,” kata M Nur.

Rawan terbakar

Sekda Aceh Tamiang Asra yang dikonfirmasi untuk dimintai tanggapannya tentang surat peringatan tersebut tidak berhasil. Bahkan Sekda hingga berita ini dikirim belum membalas pertanyaan wartawan yang dikirimkan via WhatsApp.

Bupati Aceh Tamiang Mursil dihubungi, Selasa (6/7) menjelaskan, penertiban jual bbm eceran di perkotaan dilakukan karena lokasi itu rawan terbakar. Pasalnya, para pedagang bbm berjualan di depan kios-kios pajak pagi Kota Kuala Simpang yang baru dipugar. Padahal kios tersebut banyak digunakan untuk dagang pakaian anak-anak dan yang bersifat kain.

“Di kios itu kan banyak penjual kain dan pakaian. Ditempat-tempat yang izinnya itu untuk jual pakaian kok ada jual bensin. Itukan bahaya sekali itu,” kata Mursil.

Mursil pun mengklarifikasi bahwa larangan tersebut khusus untuk penjual bbm di depan pertokoan yang rawan terbakar, seperti depan pajak pagi, bukan untuk seluruh PKL di Kuala Simpang.

“Kalau di depan toko pakaian dan kain-kain enggak boleh lah jual bensin. Kalau terbakar kek mana, bukan hanya kios, satu pajak pagi Kuala Simpang ikut terbakar nanti,” ujar Mursil. (mag-86/rus)