Senator Aceh Terpilih Jadi Pimpinan Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer

Anggota DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc, MA

HARIANRAKYATACEH.COM (JAKARTA) –  Senator asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, terpilih sebagai unsur pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer yang dibentuk oleh DPD RI, Kamis 8 Juli 2021.

Rapat Pleno Ke-1 Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI ini dibuka oleh pimpinan sementara Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH., M.Si pada Pukul 19.00 WIB.

Adapun agenda Rapat Pleno ke-1 adalah pemilihan pimpinan dan pembahasan rencana program kerja Pansus pada masa sidang V Tahun 2020-2021.

Sebelumnya, pada Sidang paripurna DPD RI yang lalu sudah ditetapkan 15 anggota Pansus, yaitu Sylviana Murni (DKI), Novita Anakotta – Maluku, Eni Sumarni – Jabar, Mirati Dewaningsih – Maluku, M. Fadhil Rahmi dan Fachrul Razi dari Aceh, Evi Apita Maya – NTB, Bambang Sutrisno – Jateng, Darmansyah Husein – Babel, Ust. Zuhri M Syazali – Babel serta Angelo Wake Kako – NTT, Tamsil Linrung-Sulsel, Afnan Hadikusumo – Yogyakarta, Fernando Sinaga – Kaltara dan Habib Ali Alwi – Banten.

Hasil rapat anggota Pansus menyepakati secara musyawaran dan mufakat Pimpinan Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI tahun 2021 adalah Tamsil Linrung dari Sulsel sebagai ketua, H. M. Fadhil Rahmi, Lc., MA sebagai wakil ketua I, Mirati Dewaningsih, ST dari Maluku sebagai wakil ketua II, serta Drs. M. Afnan Hadikusumo dari DIY sebagai wakil ketua III.

Syech Fadhil kepada wartawan mengatakan penunjukan ini merupakan amanah dari anggota Pansus yang akan diembankannya.

“Termasuk harapan dari guru honorer dan tenaga kependidikan yang selama ini dititip dalam pertemuan di daerah maupun di Jakarta,” katanya.

“Segera mulai minggu ini kita akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait termasuk asosiasi guru, baik honorer maupun yg lain. Pada akhirnya nanti pansus akan melakukan Rapat Kerja dengan kementrian-kementrian terkait untuk mencarikan solusi. Mohon doanya,” ujar dia lagi.

Untuk diketahui, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 144 ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib bahwa Keanggotaan Panitia Khusus terdiri atas Pimpinan Panitia Khusus dan Anggota Panitia Khusus. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa Masa kerja Panitia Khusus paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan. (ra)