Gelar Zikir dan Doa di Kantor Bupati Ratusan Warga Demo Tolak Relokasi Rikit Musara

Ratusan warga gelar doa bersama di Halaman Upacara Kantor Bupati Bener Meriah, Selasa (13/7), tolak relokasi Rikit Musara. MASHURI | RAKYAT ACEH

REDELONG (RA) – Ratusan masyarakat Bener Meriah tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bener Meriah (GMBM), gelar zikir akbar serta doa bersama di halaman upacara kantor bupati, Selasa (13/7).

Tindakan tersebut merupakan bentuk protes atas keputusan Gubernur Aceh nomor : 135.6/1267/2018 tanggal 2 November 2018 terkait tapal batas Bener Meriah dengan Aceh Utara yang menyatakan; Kampung Musara sebelumnya berada di wilayah Bener Meriah, masuk dalam kawasan Aceh Utara.

Zikir digelar GMBM dipimpin Tgk Sukiman dan dihadiri Plt Bupati Bener Meriah Dailami, Ketua DPRK Bener Meriah MHD Saleh, Wakil I DPRK Bener Meriah Tgk Husnul Ilmi, Wakil Ketua II DPRK Bener Meriah Anwar.

Selain itu, hadir juga beberapa anggota DPRK Bener Meriah antaralain Abubakar, Zulham, Sapri Gumara, Guntur Alamsyah dan Camat Permata juga hadir dalam kesempatan tersebut.

Reje Kampung Kecamatan Syiah Utama, Iskandar, mewakili para reje dalam kesempatan itu membacakan pernyataan sikap untuk menolak keputusan keputusan Gubernur Aceh nomor : 135.6/1267/2018.

Penetapan tapal batas Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Peta Topdam khususnya wilayah Syiah Utama Kampung Pasir Putih dengan Kampung Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Aceh Utara yang ditetapkan berdasarkan Peta Topdam.

Menurut Iskandar, Peta Topdam bukan acuan menentukan tapal batas melaikan dipergunakan oleh TNI untuk peta operasi keamanan. “Karena itu kami atas nama masyarakat Syiah Utama Samar Kilang khususnya Pasir Putih menolak keputusan Gubernur Aceh tersebut,” tegas Iskandar

Ia menambahkan, keputusan Gubernur tidak sesuai fakta dilapangan dan tidak sesuai sejarah serta asal usul desa yang telah ditentukan batas antara Kabupaten yang dimaksud dengan masa lampau.

Alasan lainya sebutnya, penetapan tapal batas itu juga tidak didasari dengan hasil musyawarah dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berdomisili di daerah perbatasan yang dimaksud.

Disebutkanya, Pasir Putih merupakan daerah asal Samar Kilang bahkan sebelum Indonesia diproklamirkan pada tahun 1945. “Pasir Putih telah dihuni masyarakat dan sudah didepenitifkan oleh pemerintah menjadi sebuah desa,” tegasnya.

“Kala itu Bupati Aceh Tengah Abdul Wahab yang mendefinitifkan Pasir Putih menjadi desa hingga saat ini masih aktif menjalankan roda pemerintahan kampungnya,” terangnya.
Untuk itu, pihaknya berharap Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri untuk dapat meninjau dan mengkaji ulang keputusan Gubernur Aceh tersebut sebelum dituangkan dalam peraturan lebih lanjut terkait tapal batas.

“Kami juga meminta Kepada Mendagri untuk menurunkan tim verifikasi independen terlebih dahulu untuk melihat langsung fakta dan kondisi sebenarnya di lapangan sebelum peraturan tersebut diterbitkan, hal itu guna untuk menghindari konflik horizontal ditengah masyarakat,” tandas Iskandar

Selanjutnya Reje Kampung Rikit Musara Kecamatan Permata, Sahudin menjelaskan, Kampung Rikit Musara sudah ada sejak tahun 1990. “Untuk itu, Kami menolak keras keputusan Gubernur Aceh yang mengacu pada peta Topdam sebab, peta Topdam bukan peta untuk menentukan tapal batas melainkan sebagai peta teritorial oprasi TNI,” tegasnya.

Dailami : Bukan Jamannya Lagi Berjuang Main Kekerasan
Plt Bupati Bener Meriah menyampaikan, akan berjuang dan berusaha mempertahankan Kedua Kampung tersebut tetap berada di wilayah Bener Meriah dan melarang warga berjuang dengan cara kekerasan.

“Kita akan memperjuangkan secara bersahaja karena ini bukan jamannya lagi main kekerasan dan Tidak boleh berjuang secara kekerasan, tetapi kita harus berjuang menempuh jalur politik, kedekatan dan bersahaja.” kata Dailami kepada Rakyat Aceh Selasa (13/7).

Pihaknya juga mengaku akan menjumpai Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah terkait tapal batas antara Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara.“Besok saya akan jumpai bapak Gubernur Aceh, karena kebetulan besok ada rapat luar biasa di Banda Aceh” ujarnya.
Sebagai salah satu pertimbangan gubernur, Dailami juga menyebutkan akan membawa hasil yang dilakukan masyarakat Bener Meriah hari ini untuk mempertahankan kedua Kampung yang saat ini masuk ke wilayah Aceh Utara.

Ia menegaskan, akan mempertahankan Rikit Musara dan Pasir Putih kembali ke wilayah Bener Meriah. “Sebelum diputuskan, semua langkah akan kita lakukan termasuk akan menjumpai Kemendagri” jelasnya.

Karena antara Pemerintah Bener Meriah dan Aceh Utara tidak ada keputusan menurutnya, persoalan tapal batas Aceh Utara dengan Bener Meriah akan diputuskan Mendagri pada bulan Agustus mendatang.

“Jika dilihat secara peta Topdam, itu sama-sama kita lihat batas Aceh Utara sudah terlalu masuk ke wilayah Bener Meriah. “Untuk itu kita berupaya wilayah kita tersebut jangan diambil oleh Aceh Utara. Justru itu sama-sama kita perjuangkan.”tegas Dailami. (uri/min)