Peran Audit dalam Mengurangi Korupsi

Rusmadi

Oleh : Rusmadi

Di Indonesia sebagai salah satu negara tingkat korupsinya tergolong tinggi. Meskipun adanya beberapa lembaga pengawasan, pemantau serta penindakan sudah didirikan, namun kebiasaan korupsi dan gratifikasi pejabat seakan belum terlihat ada efek jera.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga resmi negara juga tidak kalah penting dalam melakukan audit kekayaan negara, sehingga tidak disalahgunakan oleh seseorang yang memiliki pangkat, jabatan dan kedudukan tinggi dalam negara ini.

Kita bisa melihat sekarang di televisi, maupun membaca media cetak dan on-line serta mendengar di radio tentang ditangkapnya pejabat teras, baik itu menteri, gubernur, bupati walikota, hingga paling rendah tingkat kepala desa ikut ditangkap. Penggunaan anggaran seharusnya tentulah lebih berhati hati dan tidak mengedepankan nafsu untuk mengambil uang tersebut yang bukan hak kita, bahkan untuk memperkaya diri.

Sesuai dengan kebijakan dan kewenangan yang diberikan kepada BPK, sangat berperan dalam mengaudit atas dugaan penyelewengan penggunaan dana negara tersebut. BPK sebagai lembaga resmi negara bertanggung jawab terhadap menjaga dan juga keselamatan uang negara agar tidak disalahgunakan.

Tindak pidana korupsi sesuai dengan dengan undang undang Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 (pasal 2). Di mana tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Walaupun, pengertian korupsi itu berbagai pandangan dan penjelasan dari tokoh dan pakar. Namun korupsi tujuannya tidak lain untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok maupun orang lain.

Termasuk untuk memperlancarkan pekerjaan seseorang dengan memberikan sejumlah uang ataupun graftifikasi lainnya. Kita bisa merasakan dengan memperkaya diri dapat merugikan negara, menyalahgunakan kedudukan bisa membuat negara rugi. Selanjutnya berdampak juga terhadap anggaran belanja negarayang menjadi defisit.

Di Indonesia pemberantasan tindak pidana korupsi ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) masih terus dilakukan. Hal lainnya juga, ini hasil audit yang dilakukannya menjadi alat kontrol uang negara. Kita bisa melihat contoh, ditangkapnya mantan Ketum PPP Muhammad Roma Hurmizy (Romy),
mantan Menteri Agama Surya Darma Ali, dan pengurus partai dan menteri, serta banyak lagi lainnya ikut ditangkap.

Begitupun, audit BPK sebagai rekomendasi yang dikeluarkan kepada penegak hukum sehingga bisa melakukan penindakandan menangkap pelaku dengan sebabnya membuat kekayaan negara merugi.

Namun kenyataannya masih belum efektif dan memberikan efek jera serta was-was bagi para pelaku korupsi, Saya melihat selama ini sinergi BPK dan KPK serta penegakan hukum sudah baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Meskipun adanya usaha-usaha dari pihak ataupun kelompok kekuatan politik dan kekuasaan tertentu untuk memperlemah peran dan fungsi KPK. Namun demikian, BPK sebagai pihak auditor keuangan negara, tentunya betul-betul mengeluarkan hasil audit yang benar, sehingga tidak diibaratkan mata pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Artinya, hukum yang ditegakan jangan hanya tajam kepada masyarakat lemah dan tidak memiliki jabatan, namun hukum menjadi tumpul dan tidak berlaku bagi pejabat yang punya jabatan dan kekuasaan ataupun uang yang banyak.

BPK sebagai lembaga auditor keuangan supaya bisa menjauhi tindakan curang (fraud), sehingga pengentasan tindak pidana korupsi berjalan dengan baik, dan juga memuaskan kinerja sesuai dengan yang diharapkan negara Indonesia, sebagai negara hukum.

Untuk itu dengan menjauhi perilaku fraud ini, sehingga lembaga yang diberikan amanah dalam mengaudit keuangan negara dari kerugian negara, ini dilakukan demi mempertahankan kekayaan negara, tentu banyak tantangan dan rintang. Namun yakinlah bahwa, dengan kinerja yang amanah dari lembaga BPK akan mendapatkan hasil yang baik pula.

Bukankah usaha sungguh sungguh itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dalam hal pemberantasan korupsi, terutama BPK dapat menjadikan negara Indonesia yang korupsinya meningkat, ini sekurang-kurangnya bisa diminimalisir. Meskipun tindakan korupsi ini tidak hanya terjadi di negara kita akan tetapi juga terjadi di negara maju maupun di negara berkembang.

Selain itu juga, kita mengetahui wewenang yang diberikan kepada BPK hanya sebatas mengaudit dan mengeluarkan rekomendasi dari dokumen yang diperiksa. Bila dibandingkan dengan KPK yang punya wewenang untuk menangkap seseorang yang dianggap bukti hukum kuat korupsi dan merugikan kekayaan negara. Tindakan pidana korupsi sebagai
sebuah kejahatan yang tidak bisa dibiarkan dan pelakunya harus diberikan hukuman yang jera.

Kita bisa melihat terkadang pelaku korupsi yang menggunakan rompi tahanan dengan warna oranye masih bisa tersenyum dan tidak merasa malu. Sedangkan pelaku prostitusi yang ditangkap dan menggunakan baju tahanan tersimpuh malu dan menutup muka dengan tangannya menahan rasa malu tersebut.

Dalam penghitungan kerugian negara sering menjadi polemik siapa yang berhak menghitungnya. Namun dalam Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nonor 4 tahun 2016, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA ini hanya Badan Pemeriksa Keuangan secara konstitusional berwenang men- declare kerugian negara. Dalam persidangan hakimlah yang berhak memutuskan berapa besar kerugian negara, dengan perhitungan yang dilakukan BPK.

Oleh karena itu, sebagai lembaga audit keuangan negara sangat diharapkan kenetralannya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini untuk menghindari sifat negatif kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Apa yang saya sampaikan di atas, mata pisau jangan hanya tajam kepada masyarakat bawah.

Pengentasan tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab pemerintah karena memang diberikan fasilitas oleh negara dan punya wewenang dalam melakukan tindakan sebab dilindungi undang undang. Penyalahgunaan wewenang seseorang dengan melakukan mark-up belanja barang dan bantuan sosial fiktif misalnya, ini jalan sebagai peluang
untuk korupsi.

Di Indonesia korupsi masih tinggi baik pada sektor pendidikan, perizinan, pertanian, kelautan, perikanan, kesehatan dan di bidang lainnya. Dalam peran auditor sesuai dengan UURI Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ini menjadi sangat penting artinya. Untuk itu, dalam pemberantasan korupsi harus mengutamakan kepentingan negara sebagai kewajiban atau bagian penting menjaga kekayaan negara, diharapkan jangan termasuk orang atau lembaga bermain dengan hukum.

BPK tidak hanya ada di tingkat pusat, namun juga di setiap provinsi di Indonesia, dengan adanya BPK ini di provinsi, maka akan memudahkan kerja-kerja dalam mengusut dugaan korupsi. Saya menyarankan sebagai lembaga auditor kekayaan negara tetaplah memberikan yang terbaik bagi negara, dan tidak terpengaruh dengan bujuk rayuan apalagi sampai menghilangkan barang bukti.

Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia butuh orang-orang yang super, sebab data dan informasi yang diberikan akan menjadi tontonan rakyat bahkan dunia. Oleh karena itu, sebagai lembaga auditor siapa pun itu yang salah, baik itu pemerintah, swasta maupun pejabat tetap diberikan hukuman dari tindakan yang menyalahi aturan tersebut.

Lembaga anti korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilematis dan dilemahkan oleh pihak tertentu.

Penulis adalah Warga Kutaraja, Kota Banda Aceh