Sah, Pemkab Simeulue Menang Perkara Kebun Kelapa Sawit PDKS ‎

HARIANRAKYATACEH.COM – Pemerintah Kabupaten Simeulue selaku pemilik Kebun kelapa Sawit PDKS dinyatakan menang versus PT Kasama Ganda, setelah puluhan kali mediasi dan sidang yang bergulir sejak Agustus 2020 hingga Juli 2021.

Putusan PN Sinabang perkara tersebut dimenangi oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam perkara gugatan pengelolaan kebun kelapa sawit PDKS terhadap PT Kasama Ganda tersebut, dan hasil putusan vonis itu masih menunggu masa inkrah selama 14 hari kedepan.

Hal itu dijelaskan Bupati Erli Hasyim didampingi Kuasa Hukum Bahrul ‎Ulum S.H. MH, dalam konferensi pers melalui Teleconference‎ yang digelar diruang kerja Protokol Pemkab Simeulue yang turut disaksikan Ali Muhayatsyah selaku Kabag Protokol dan Safrinudin Kabag Hukum Pemerintah setempat, Senin (19/7).

“Alhamdulillah, atas dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Simeulue, hasil putusan sidang perkara gugatan kebun kelapa sawit PDKS. PN Sinabang memutuskan Pemerintah dan masyarakat Simeulue menang dalam perkara gugatan kepada PT Kasama Ganda selaku pengelola kebun kelapa sawit PDKS”, kata Erli Hasyim, Senin (19/7).

Masih menurut Bupati Erli Hasyim, saat ini kondisi kebun kelapa sawit PDKS semakin buruk, hanya sekitar 30-40 persen lagi setelah dikelolah pihak PT Kasama Ganda, diatas areal sekitar 5.000 hektar dan telah menghabiskan anggaran daerah ratusan miliar sejak dimulainya pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga kemudian dikelola pihak PT Kasama Ganda.

“Sudah ratusan miliar dana daerah untuk kebun kelapa sawit PDKS, hingga dikelolah PT Kasama Ganda dengan perjanjian awal bagi hasil 45-55 persen, namun tidak perna teralisasi, bahkan kondisi kebun kelapa sawit semakin buruk selama ditangan PT Kas‎ama Ganda, dan saat ini kebun itu yang dapat digunakan sekitar 30-45 persen lagi”, imbuhnya.

‎Vonis kalah PT Kasama Ganda dalam perkara tersebut juga dibenarkan Bahrul Ulum dari kantor hukum Bahrul Ulum dan Partners, selaku ‎Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Simeulue, dalam konferensi pers secara Teleconference‎ , yang dihadiri sejumlah jurnalis yang bertugas di wilayah pulau Simeulue, Senin (19/7).

“Sekitar 10 kali digelar mediasi dan sekitar 20 kali lebih sidang, PN Sinabang memutuskan membatalkan perjanjian nomor 65 tahun 2012 pengelolaan kebun kelapa sawit PDKS. Dan perkara ini dimenangkan Pemerintah Kabupaten Simeulue selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut‎, namun putusan itu saat ini masih menunggu masa inkrah selama 14 hari setelah vonis hari ini”, katanya.

Masih menurut Bahrul Ulum putusan PNS Sinabang itu membatalkan perjanjian pengelolaan selama 20 tahun antara PT Kasama Ganda dan Pemerintah Kabupaten Simeulue nomor 65 Tahun 2021, tentang KSO pengelolaan kebun kelapa sawit PDKS di dua lokasi, yakni di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Teupah Selatan.

“I‎ntinya setelah putusan PN Sinabang hari ini, kita minta tidak ada aktivitas dan kita minta PT Kasama Ganda segera keluar dari lokasi areal kebun kelapa sawit PDKS milik Pemerintah Kabupaten Simeulue‎. Dalam persidangan itu ada beberapa aitem gugatan yang tidak dikabulkan PN Sinabang, yakni gugatan kerugian Rp 24 miliar dan Inmateril Rp 5 miliar”‎ imbuh Bahrul Ulum.

Diketahui‎ KSO kebun kelapa sawit antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dan PT Kasama Ganda itu sejak tahun 2012 lalu hingga 2032 mendatang, namun semakin buruk dan menyusut setelah beralih pengelolaan dan penguasaan kebun kelapa sawit seluas di dua lokasi Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Teupah Selatan ‎

Kebun kelapa sawit PDKS milik Pemerintah Kabupaten Simeulue seluas 5.000 hektar, diperkirakan telah  menghabiskan lebih dari Rp 200 miliar dari dana daerah dan dibuka serta dioperasikan sejak masa pemerintahan dua proide Bupati Darmili, priode Bupati Riswan NS hingga priode Bupati Erli Hasyim. (ahi).