Aceh Kehilangan 81 Ribu Hektar Lahan Pertanian Produktif

HARIANRAKYATACEH.COM- Provinsi Aceh memiliki 294 ribu hektar lahan pertanian sawah yang produktif pada tahun 2018 tersebar di 23 kabupaten/kota. Namun, saat ini Aceh telah mengalami kehilangan atau penyusutan lahan pertanian itu sebesar 81 ribu hektar akibat terjadi alih fungsi lahan ke area non pertanian. Seperti alih fungsi untuk proyek pembangunan jangka panjang seperti perumahan, pabrik, jalan tol dan fasilitas umum lainnya.

 

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Fakhrurrazi, SP,.MS.c,. dikonfirmasi Rakyat Aceh, Rabu (28/7), usai menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pemantapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2021 di Aula Hotel Diana Lhokseumawe.

 

Ia mengatakan, berdasarkan data yang ada saat ini Aceh hanya memiliki 213 ribu hektar lahan pertanian sawah dari total 294 ribu hektar pada tahun 2018. “Kondisi ini sangat miris kita, karena setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian,”katanya.

 

Untuk itu, sebut dia, lahan sawah harus dilindungi dan jangan di alih fungsi lagi ke non pertanian. Apabila lahan sawah sudah lindungi maka kita akan menuju ke mandirian pangan dan ketahanan pangan Aceh yang memadai.

 

“Alih fungsi lahan pertanian kan dapat menjadi ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Dalam UU 41/2009 jelas mengatur sanksi perorangan dan perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan. Sanksinya berupa pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp5 miliar,”ungkapnya.

 

Dikatakannya, kegiatan sosialisasi ini rutin dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman undang-undang tentang perlindungan pertanian pangan berkelanjutan.

 

“Kalau lahan pertanian sawah kita tidak di lindungi maka pada setiap tahun akan terus terjadi penyusutan lahan ke non pertanian hingga mengancam ketahanan pangan,”ucapnya.

 

Sementara itu, hadir dalam kegiatan Sosialisasi Pemantapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni dari Dinas Pertanian, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, para camat dan instansi terkait lainnya. (arm/icm)