Terkait Kantor Kadin, Penyerahan Aset Aceh Utara-Lhokseumawe Disinyalir Ilegal

HARIANRAKYATACEH.COM – Mantan Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Aceh Utara, Basri Yusuf, mempertanyakan kepada Pemkab Aceh Utara terkait pengalihan aset kantor ke Pemko Lhokseumawe. Pasalnya, bangunan kantor Kadin Aceh Utara itu yang berada di kawasan Mon Geudong,Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sudah memiliki sertifikat atas nama Kadin Aceh Utara.

“Ini kalau saya pikir penyerahan aset itu sudah illegal dan ini bentuk penyerobotan aset oleh Pemerintah,”ungkap Basri Yusuf, kepada Rakyat Aceh, kemarin. Ia mengatakan, gedung saudagar atau kantor Kadin itu dibangun pada tahun 2006 lalu dan sudah ada sertifikat.

“Pada waktu itu Pemkab Aceh Utara meminta kepada DPRK Aceh Utara untuk melepaskan aset Aceh Utara agar diserahkan kepada Kadin sebagai penganti kantor Kadin yang diambil oleh Korem Lilawangsa. Itu sebenarnya pengganti aset tanah kepada Kadin dan gedungnya kami bangun sendiri,”katanya.

Disebutkan, sebenarnya kantor Kadin itu bukan lagi milik aset Aceh Utara dan sudah menjadi aset Kadin Aceh Utara. “Kalau mau diserahkan tentunya masih banyak aset lain untuk diserahkan oleh Pemkab Aceh Utara kepada Pemko Lhokseumawe, ngapain aset kami diserahkan, kan masih banyak aset dan Kota Lhokseumawe juga demikian kalau mau ambil aset untuk apa aset Kadin yang sudah punya sertifikat,”tegasnya.

Menurut dia, penyerahan aset itu illegal dan kalau diserahkan oleh Pemkab Aceh Utara dasarnya apa. “Kalau mau diserahkan tentunya aset-aset yang belum bersertifikat kepada orang lain,”ucapmya.

Selain itu, lanjut Basri Yusuf yang pernah menduduki jabatan Ketua Kadin Aceh Utara selama dua periode ini, kondisi di lapangan sekarang ada upaya untuk membangun dilokasi kantor Kadin Aceh Utara. “Ini sangat keliru dan tidak boleh membangun ditempat orang lain, kami melihat disitu sedang dilakukan pembangunan yang ditandai adanya penumpukan tanah dan pasir didepan kantor Kadin Aceh Utara,”ungkapnya.

Dirinya sangat menyesali atas penyerobotan aset kadin tersebut. Ia meminta Pemko Lhokseumawe harus menghentikan segala bentuk pembangunan di kantor Kadin Aceh Utara. “Jangan masuk ke ranah hukum nantinya dan mencaplok tanah orang lain itu bahaya. Kalau mau dilakukan disitu maka dipanggil dulu pihak-pihak yang ada kaitannya dengan Kadin, diajak dan dibicarakan supaya duduk masalahnya diketahui jangan asal serobot,”ujarnya, seraya menambahkan, Pemkab Aceh Utara tidak boleh menyerahkan aset itu kepada Pemko Lhokseumawe yang sudah memiliki sertifikat atas nama Kadin Aceh Utara. (arm/icm)