Fraksi PA DPRK Bireuen Sorot Kinerja Bupati yang Merugikan Keuangan Daerah

HARIANRAKYATACEH.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menggelar Rapat ke-2 Paripurna I Masa Persidangan III Tahun 2020/2021, mendengar pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Qanun tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen 2020 dan tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen.

Rapat ini berlangsung selama 2 hari sejak Senin (9/8) hingga Selasa (10/8) di Lantai III Gedung Dewan setempat.

Pada rapat tersebut, semua fraksi memaparkan pandangannya terhadap kinerja Bupati Bireuen tahun 2020. Banyak temuan BPK yang tak kunjung terealisasi, sehingga merugikan keuangan daerah.

Fraksi Partai Aceh (PA) dalam pandangannya meminta penjelasan Bupati terkait dengan pengelolaan retribusi telekomunikasi yang belum dilaksanakan dan menjadi temuan BPK. Dalam hal ini Bupati dianggap lalai, sehingga Pemkab Bireuen mengalami kerugian sebanyak Rp 710.442.000.

Bupati juga diminta menjelaskan terkait carut marutnya pengelolaan parkir di Kabupaten Bireuen yang selama ini di kontrakkan kepada pihak ketiga, sehingga dalam pengelolaan muncul berbagai persoalan dikalangan masyarakat.

“Kami meminta Bupati untuk meninjau kembali qanun Kabupaten Bireuen nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dengan berpedoman kepada analisa pakar,” ujar Sufyannur selaku Pelapor yang membacakan pandangan dari fraksi PA.

Bupati juga diminta menjelaskan terkait pembayaran gaji kepada 13 orang ASN yang telah ditahan atas kasus hukum pada tahun 2018 dan 2019, yang sampai tahun 2020 masih dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan sehingga merugikan keuangan mencapai Rp 950.153.850.

“Tahun 2019, kami DPRK Bireuen sudah pernah mengingatkan saudara bupati untuk mengambil keputusan terkait ke 13 orang PNS tersebut. Kami menilai bupati lamban dalam mengambil sikap sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Kami juga meminta kepada bupati menjelaskan rencana detail pengembalian Rp 950.850.000 yang telah terlanjur dibayarkan kepada 13 ASN tersebut,” tegasnya.

Berikut beberapa sorotan Fraksi PA DPRK Bireuen terhadap kinerja bupati, diantaranya mempertanyakan mutasi, rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab tahun 2021 yang menurut opini publik terkesan atas keinginan bupati sendiri.

Kemudian, mempertanyakan terkait sumber-sumber PAD yang tidak dilakukan pemungutan pajak. Mempertanyakan realisasi penggunaan dana refokusing untuk penanganan covid-19 serta bantuan keuangan Provinsi Aceh sejumlah 15 Milyar di masa pandemi.

“Kami menilai, sistem pengendalian internal pihak pemerintah juga masih lemah. Hal ini dibuktikan dari hasil temuan BPK, sebanyak 7 proyek di Dinas PUPR, 6 paket di Dinas Kesehatan, 8 paket di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2 paket di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan buntut permasalahan dalam pemeriksaan, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 845.634.000. Patut diduga terhadap proyek lain yang non audited juga terjadi kekurangan volume,” pungkas Sufyan.

Aset tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp 10.758.463.000 yang berada dalam penguasaan pihak lain juga menjadi sorotan. Fraksi PA juga mempertanyakan terkait pemungutan PPN atas pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19 yang tidak dipungut atau yang dibayarkan langsung kepada penyedia sebesar Rp 577.195.214.

Kemudian, pihaknya juga mempertanyakan dana penanganan covid-18 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen tahun 2020 yang belum dipertanggungjawabkan sebanyak 6 kali SP2D.

Menjawab semua permasalahan tersebut, Bupati Bireuen Muzakkar A Gani SH MSi dalam laporannya, Selasa (10/8) mengatakan, dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi adanya perbedaan yang mendasar dalam laporan pertanggung jawaban kepala daerah, antara lain adanya komitmen politik untuk membangun dan menerapkan prinsip kemitraan yang sejajar antara kepala daerah dengan DPRK, sehingga dapat berfungsi sebagai mitra yang setara dalam membangun daerah.

“Laporan pertanggungan jawaban bupati kepada DPRK, tidak lagi berlangsung dalam konteks penerimaan dan penolakan atas laporan dimaksud, melainkan sebagai progress report activity tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi,” kata Muzakkar. (akh)