Peringatan 16 Tahun Damai Aceh: Pemerintah dan DPRA Persiapkan Revisi UUPA

penyerahkan sertifikat lahan, kepada Perwakilan mantan Gerakan Aceh Merdeka, pada kegaitan peringatan Hari Damai Aceh ke-16, yang berlangsung di Gedung Serba Guna, Stadion Lhong Raya, Banda Aceh, Minggu, 15 Agustus 2021.

BANDA ACEH (RA) – Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil menyambut baik terkait revisi UUPA. Saat ini sebutnya, revisi UUPA bukan lagi wacana, tapi sudah masuk ke program legislasi nasional lima tahunan.

Maka dari itu ia menyarankan agar pemerintah Aceh dan DPR Aceh mempersiapkan langkah-langkah agar nanti siap saat UU itu direvisi di DPR.

“Bukan Prolegnas prioritas, tapi lima tahun. Tergantung kesiapan kita. Jangan sampai kita nanti seperti orang yang mau BAB, disitu baru buat WC. Maka akan kesulitan. Jadi hari ini Pemerintah dan DPRA harus Persiapkan Revisi UUPA dan melakukan konsolidasi, sehingga kemudian ketika nanti merivisi itu kita sudah siap,” kata Nasir Djamil usai menghadiri peringatan Hari Damai Aceh di Gedung Serba Guna Stadion Lhong Raya, Banda Aceh, Minggu (15/8).

Sementara itu, Jubir KPA Pusat Azhari Cage mengusulkan, agar revisi UUPA harus disikapi dengan duduk bersama antara DPR Aceh, Wali Naggroe serta perwakilan dari KPA di seluruh Aceh untuk menampung berbagai masukan.

“Untuk melihat poin mana saja yang perlu kita sempurnakan. Poin mana saja yang ada dalam UUPA yang belum menampung dari pada isi MoU Helsinky. Maka dari itu perlu duduk bersama membicarakan hal ini,” ujarnya.

Menurut Mantan Ketua komisi l DPRA itu, dalam UUPA juga diperintah terhadap perubahan perlu ada konsultasi dan pertimbangan baik dengan DPRA maupun pemerintah Aceh. Sehingga nantinya kalau pun dirubah jangan sampai merusak kekhususan dan kewenangan yang ada. 

“Tapi kita harapkan untuk menangih kekhususan tersebut dan mengadopsi seluruhnya poin MOU agar tertampung di UUPA,” tegas Azhari Cage.

Selain itu, hal senada juga disampaikan Jubir Partai Aceh Nurzahri. Ia menyambut baik revisi UUPA, namun dalam revisi tersebut nantinya harus mengarah sesuai dengan MoU hensinky.

“Karena memang ada beberap UU baru seperti Omnibuslaw yang menghilangkan sebagian kewenangan pemerintah Aceh yang sudah diberikan UUPA,” Kata Nurzahri kepada media ini pekan lalu.

Nurzahri menjelaskan, dalam MoU Helsinky disebutkan Aceh mendapakan hak mengelola kekayaannya, baik di sektor alam, perkebunan dan migas. Kemudian memberikan kompensasi bagi para korban konflik.

“Jadi korban konflik ini bukan hanya manusia, tapi juga infrasuktur, “tuturnya.

Maka dari itu, dikatakannya, ketika ada revisi UUPA hanya berkaitan dengan perpanjangan dana Otsus, pihak GAM dan partai Aceh tidak terlalu konsen atau fokus disitu.

“Melainkan konsen kami ialah sepakat revisi tapi sesui dengan MoU helsinky. Semua kewenangan itu harus diberikan. Cerita dana Otsus inikan perihal uang yang sedikit jika dibandingkan jumlah dana yang diambil dari Aceh dibawa ke pusat, “pungkasnya.

Pemerintah Aceh kembali memperingati 16 tahun Damai Aceh yang dipusatkan di Gedung Serba Guna Stadion Lhong Raya, Banda Aceh, Minggu (15/8).

Peringatan Damai Aceh kali ini turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar AP mewakili Gubernur Aceh, Anggota DPR RI, Nasir Djamil, ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Jubir Ketua KPA Pusat Azhari Cage, ketua BRA Fakhrurrazi, para akdemisi, unsur pemerintah dan masyarakat. Sementara Wali Naggroe Malik Mahmud mengikut acara peringatan Damai Aceh secara virtual.

Peringatan Damai kali ini mengusung tema “Menjadi Bingkai Perdamaian Dunia.” Kemudian acara diisi dengan doa bersama, santuan anak yatim dan penyerahan sertifikat tanah yang dilakukan secara simbolis. (mar/min)