DPRA Target Revisi UUPA Sebelum 2024

Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meluncurkan dan bedah buku “Kronik Damai Aceh” di ruang rapat serbaguna DPRA, Banda Aceh, Rabu (18/8/2021).

BANDA ACEH (RA) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menargetkan revisi Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) akan selesai secepatnya sebelum tahun 2024.

“Target kita jangan lewat lagi di tahun 2024. Maka dari itu harus turun dan gerak cepat,” kata Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian, usai menghadiri Bedah dan Peluncuran Buku “Kronik Damai Aceh” VOL 1-5, yang diselenggarakan Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) di Gedung Serbaguna, DPRA, Rabu (18/8).

Hendra yang juga mantan aktivis Aceh itu menyebutkan, DPRA saat ini sedang menyusun langkah-langkah untuk menuju revisi UUPA. Seperti contoh kecil melakukan penyaringan pendapat melalui bedah buku yang menceritakan bagaimana peristiwa Aceh dulu dan apa yang harus diperkuat kembali melalui revisi UUPA tersebut. Kemudian langkah awal lainnya juga akan mengumpulkan opini publik, bekerja sama dengan stakeholder, masyarakat sipil dan mahasiswa untuk mengumpulkan energi politik di Aceh.

“Jadi bedah buku ini bagian langkah awal kita. Ini semacam RDPU yang tidak formal, yakni mengumpulkan pendapat dan opini Publik. kita akan menyusun skema penguatan terhadap UUPA mengingat UU Otsus Papua juga sudah selesai di DPR RI,” jelasnya.

Politisi Golkar Aceh itu juga menilai, Pekerjaan rumah yang selanjutnya harus diselesaikan yakni mengenai dana Otsus, dimana di tahun 2023 skema dana otsus sudah berubah dari dua persen menjadi satu persen.

“Jadi ini memang perlu kerja keras kita semua. Untuk itu kita di DPRA harus menjadi leading sektor. Sebagai lembaga DPRA, kita harus mengambil inisiatif untuk penguatan UUPA,” ujarnya.

Sementara itu anggota DPR RI Nasir Djamil yang hadir dalam bedah dan peluncuran buku tersebut menjelaskan, UUPA saat ini sudah masuk ke Prolegnas lima tahun. Namun sebutnya, jika tidak ada yang menyentuhnya perihal revisi tersebut maka bisa saja tidak akan terkejar di akhir lima tahun ini dan akan masuk pada lima tahun kedepan.

“Bisa saja nanti tergantung kesiapan kita, bisa lebih cepat, namun kalau kita tidak siap maka UUPA ini akan bisa diulang lagi pada lima tahun yang akan datang tergantung kesiapan kita. Saya mengusulkan kepada DPRA perlu mengatur langkah bisa dikuatkan, cara menguatakan ya bisa saja dengan revisi,” jelas Nasir Djamil.

Anggota Komisi II DPR RI itu menekankan agar DPRA segera melakukan konsolidasi. Menurutnya jika melihat situasi saat ini, tahun demi tahun Peringatan hari damai Aceh sudah menjadi hambar dan tidak menjadi isu utama banyak orang.

“Masyarakat menganggap Peringatan Hari Damai Aceh sudah biasa. Saya katakan MoU Helsinky itu produk sejarah yang harus terus dikaji,” ujarnya.

Kegiatan bedah buku ini menghadirkan Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Wakil Ketua II DPRA Hendra Budian dan Anggota DPR RI Nasir Djamil. Adapun narasumber berkompeten sebagai pembedah, yaitu Sekjen ACSTF Juanda Djamal dan dipandu oleh Otto Syamsuddin Ishak.

Lima seri buku Kronik Damai Aceh ini dirumuskan oleh tim antara lain Otto Syamsuddin Ishak, Juanda Djamal, Fajar Andi Sahputra, Dedy Zulwansyah, Maulidia Adinda, dan Hermanto. (Mar/min)