Bupati pidie: Tahun 2022 Perekonomian Daerah Belum Stabil

Bupati Pidie saat menyampaikan pidato. Penutupan SD sidang KUA PPAS di Gedung DPRK Pidie, Jumat (20/8) malam.Rakyat Aceh/Dhian Anna Asmara.

HARIANRAKYATACEH.COM – Bupati Pidie, Roni Ahmad SE menyatakan di Tahun 2022 diprediksikan perekonomian dan pembangunan daerah masih belum stabil. Karena itu, dituntut semua pihak harus tetap memiliki semangat dan motivasi tinggi.

“Ini, sebagai modal dalam menghadapi kesulitan,” sebut Bupati Roni Ahmad mengawali pidato sambutannya pada Sidang Penutupan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Jumat (20/8) malam.

Ia juga mengatakan, sinergitas yang telah ditunjuk antara legislatif dan eksekutif merupakan wujud dari kepedulian dan tanggungjawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Saya selaku pimpinan eksekutif, berharap kesepakatan bersama ini.akan mendorong proses percepatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2022,” sebut Bupati Roni Ahmad.

Lebih lanjut, Bupati Roni Ahmad menyebutkan, ia percaya kerjasama yang telah dijalin belakangan ini merupakan modal dasar dalam mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pidie.

Legislatif, sebut Bupati Roni Ahmad yang populer dipanggil “Abusyiek” ini harus memahami serta menganut azas keterbukaan dalam mewarnai setiap pembahasan serta tidak saling menuding sepihak.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie, juga menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh anggota dewan yang terlibat dalam pembahasan KUA-PPAS dan sudah selesai dibahas.

Persoalan lahirnya dinamika yang berkembang menjelang penutupan sidang KUA-PPAS Tahun 2022. disertai berbagai tanggapan, saran dan pendapat adalah hal yang wajar. Karena, proses yang ditempuh untuk menghasilkan yang terbaik bagi kepentingan daerah.
Semestinya, sebut Abusyiek, melalui mekanisme persidangan yang berjalan dengan waktu yang panjang dengan azas musyawarah, mufakat serta pula berlangsung dalam suasana sangat demokratis.

Di tengah situasi perekonomian yang semakin sulit telah melahirkan sidang pembahasan anggaran 2022 dengan baik dan terselesaikan.

Pada sidang penutupan yang dihadiri seluruh unsur Forkopimda Pidie, Bupati Roni Ahmad minta seluruh legislatif mempercepat merampungkan APBK Pidie, tahun anggaran 2022. Sekaligus, memahami kondisi daerah dalam masa sulit ini.

Sebelum sidang penutipan KUA PPAS, dua fraksi dari tujuh fraksi menolak disahkan KUA-PPAS. Karena, sumber PAD dari Proyek Stategis Nasional (PSN) tidak dicantumkan.
Kedua Fraksi tersebut adalah Fraksi PAN/PKB dan Fraksi PDA. Namun, pimpinan sidang Fadli A. Hamid SH berulang ulang menyatakan, bagi yang melakukan protes dan menolak boleh saja meninggalkan ruang sidang.

Wakil Ketua DPRK Pidie, Fadli A.Hamid mempertanyakan apakah keputusan yang dibacakan oleh Sekwan Miswar menerima atau menolak, ternyata lima fraksi lainnya menyatakan menerima.

Sementara, anggota Fraksi PDA, Juwakir menyebutkan, ia kecewa karena Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie, dan TAPK Pidie, tidak professional dalam masalah PAD dari Proyek Strategis Nasional.

Selain itu, masalah anggaran diajukan untuk APBK 2022 sebesar Rp 1,8 Trilyun, juga tidak rinci PAD dari Galian C, dari proyek raksasa tersebut, juga termasuk pembangunan Waduk Rukoh.

Disisi lain, PAD dari Galian C proyek Tol di Kabupaten pidie, tidak dicantumkan besarnya anggaran.

“Kita kecewa Pemkab Pidie, tidak memasukan PAD dari proyek raksasa tersebut,” sebut Jawakir.

Kendati dua fraksi menolak sidang KUA PPAS, namun lima fraksi lainnya menerimanya, bahkan tim Banggar Legislatif lupa pernah menolak dicantumkan PAD pada proyek Pokir yang mereka minta ke Pemkab Pidie, dengan nilai Rp 25 milyar.

Pada sidang sidang sebelnya antara tim Banggar Legislatif dan Eksekutif, Ketua tim Banggar Eksekutif, Sekda H.Idhami minta pihak Legislatif tidak terus menekan pihak eksekutif, karena jika terjadi buka bukaan, terutama masalah dana DOkA dan PAD, dewan sendiri minta Pokir dari DOKA.

Menurut Sekda, dewan juga punya tanggung jawab besar untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Pidie, termasuk mencari solusi bagaimana meningkatkan PAD.
Ketua tim Banggar Eksekutif ini, minta dewan lebih memahami fungsi tugas pengawasannya. (ana/rus)